Pendapatan Daerah Pemprov Jabar Tahun 2017 Capai Rp. 32,16 Triliun

4 Juli 20184 Juli 2018 Redaksi 0 Komentar

Terasjabar.co – Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai tanggal 31 Desember 2017 menyentuh angka Rp. 32,16 Triliun. Ini meningkat dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 31,37 Triliun atau mencapai 102,53%.

Hal itu disampaikan oleh Penjabat Gubernur Jabar M. Iriawan dalam rapat paripurna DPRD Jabar tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, di kantor DPRD Jabar, Selasa (03/07/2018).

Di hadapan seluruh anggota dewan, Iriawan memaparkan, pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya mencapai Rp. 18,08 Triliun lebih atau 105,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 17,72 Triliun.

“PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, semua rata-rata pencapaiannya meningkat dari yang kita tetapkan,” paparnya.

Dalam rapat dewan perdananya ini, Pj Gubernur Iriawan juga mengungkapkan sumber lain dari pendapatan daerah tahun 2017, yaitu dari dana perimbangan yang realisasinya mencapai Rp13,98 Triliun.

Dana tersebut didapat dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Kemudian pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 101,38 Milyar.

Iriawan juga melaporkan pertanggung jawaban belanja daerah tahun 2017, dimana realisasinya mencapai Rp. 32,79 Triliun atau 95,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp34,49 Triliun.

Ia mengatakan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Jabar merupakan salah satu kewajiban konstitusional selaku kepala daerah dan pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

“Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan pada rapat paripurna istimewa tentang penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tanggal 28 Mei 2018 lalu, Pemprov Jabar kembali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tujuh kalinya secara berturut-turut.

“Keberhasilan WTP tujuh kali berturut-turut ini harus kita sukuri karena merupakan satu indikator bahwa pengelolaan keuangan kita telah dilakukan secara lebih transaparan dan akuntabel,” kata Iriawan.

Laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRD itu, disajikan secara lengkap, rinci, akuntabel dan transparan.

Iriawan meminta komitmen kuat dari Pemprov Jabar, DPRD Jabar dan seluruh komponen masyarakat agar terus menghadirkan APBD yang lebih berpihak pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mewujudkan Jabar sebagai Provinsi termaju di Indonesia,” pungkasnya.