Uu Minta Kemenag Cabut Rekomendasi dan Sertifikasi Ulama

Terasjabar.co – Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Uu Ruzhanul Ulum meminta Kementerian Agama (Kemenag) mencabut rekomendasi nama dan sertifikasi bagi para ulama. Menurut pasangan Ridwan Kamil tersebut hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat khususnya di kalangan muslim.

Salah satu contohnya saat Kemenag mengeluarkan 200 rekomendasi nama ulama hal itu sudah menimbulkan kegaduhan, terlebih jika nantinya harus ada sertifikasi.

“Saya keberatan dengan adanya rekomendasi ulama ini. Saya merasa kurang pas dengan apa yang dilakukan Kemenag ini,” ujar Uu melalui siaran pers, Rabu (23/5/2018).

Uu menilai keberadaan ulama berbeda dengan gelar yang bisa diterima dari dunia keilmuan seperti sarjana. Sebab gelar yang diterima tidak berasal dari institusi melainkan langsung dari masyarakat yang menilainya sebagai sosok panutan dalam agama.

Tanpa legitimasi dari pemerintah, kata Uu, masyarakat akan tetap menghormati dan mengakui sosok ulama yang mereka yakini.

“Tanpa ada sertifikasi dari pemerintah, kalau posisinya sudah seperti itu spontanitas masyarakat menyebutnya kiai. Kalau di Sunda ajengan,” katanya.

Uu mengatakan pemerintah belum memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan ulama sehingga tidak layak memberi penilaian seperti itu.

“Kalau negara mengatur guru, memberi sertifikasi guru, wajar karena memberi gaji. Ini negara memberi gaji juga enggak. Ulama hidupnya segala sendiri. Bikin pesantren sendiri, cari ekonomi keluarga, ngajar juga sendiri. Lalu kenapa pemerintah harus mengatur ulama?” sesal Uu.

Ia juga mempertanyakan kriteria Kemenag dalam merekomendasikan ulama. Menurutnya jika alasan kebangsaan yang menjadi salah satu pertimbangannya sangatlah tidak tepat.

Uu yang selama ini tinggal di lingkungan pesantren dan sering berinteraksi dengan ulama juga turut merasakan kegundahan pasca munculnya rekomendasi dan rencana sertifikasi itu. Sebab tidak sedikit para ulama yang namanya tidak muncul dalam rekomendasi Kemenag dibatalkan undangannya oleh warga.

Ia juga meragukan kapasitas Kemenag untuk bisa mengeluarkan sertifikasi bagi para ulama. Sebab di Indonesia regenerasi ulama itu sangat cepat.

“Sekarang ulama-ulama yang tidak terdaftar ini merasa dilecehkan. Ulama se-Indonesia ini ada berapa? Miftahul Huda saja setahunnya mencetak 12 ribu. Tapi lihat orang Kemenagnya ada berapa? Enggak akan cukup (untuk lakukan sertifikasi),” ujar Uu.