Wacana Depok Gabung Jakarta Raya, DPRD Jabar: Abaikan Saja, Jangan Diladeni

Terasjabar.co – DPRD Jawa Barat angkat bicara terkait Depok, Bogor, dan Bekasi menjadi Jakarta Raya yang kembali mengemukan setelah Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengangkat wacana tersebut. Legislatif meminta Pemprov Jabar dan masyarakat mengabaikan wacana tersebut.

Diketahui, Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menilai penggabungan Kota Depok ke Jakarta akan memberikan keuntungan, baik dalam bidang ekonomi hingga penanganan banjir, dan sampah.

Tak hanya Depok, Idris juga mengusulkan beberapa daerah penyangga Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor untuk bergabung dengan Jakarta Raya.

“Ya saya kira wali kota itu kan berwacana. Namanya wacana antep lah (abaikan saja), jangan diladeni. Mau alasannya terkait IKN lah, mau masalah sosial lah, masalah banjir di DKI Jakarta lah,” kata anggota Komisi I DPRD Jabar Muhamad Sidkon Djampi, Rabu (20/7/2022).

Sidkon Djampi menilai, wacana yang dilontarkan Mohammad Idris tidak memiliki semangat Provinsi Jabar yang ingin memekarkan kabupaten/kota yang kini tengah digodok oleh DPRD Jabar. Seperti daerah pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Bogor Barat dan Bogor Timur.

“Kami bisa menilai bahwa Pak Wali Kota (Depok) tidak memiliki semangat Jawa Barat untuk memekarkan kabupaten kota yang selama ini sedang kami usung,” ujar Sidkon Djampi.

Daripada mengusulkan pembentukan Jakarta Raya dengan alasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sekitar daerah penyangga ibu kota negara, lebih baik menguatkan peran Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

“Kemudian yang kedua, megapolitan itu sudah ada BKSP. BKSP-nya tinggal dikuatkan kelembagaannya. Sehingga, kolaborasi antara Jawa Barat dan DKI itu bisa memenuhi titik harapan yang diinginkan bersama sebagai sebuah lembaga kolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan,” tutur Sidkon Djampi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan semangat Provinsi Jabar untuk melakukan pemekaran wilayah bukan berarti ingin melepaskan sebagaian wilayahnya.

“Apalagi Jawa Barat sangat serius untuk pemekaran kabupaten kota, tetapi bukan berarti melepaskan. Misalnya Pangandaran ke Cilacap, Jateng, atau Cirebon jadi provinsi sendiri. Tidak demikian. Saya sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, tetap mendukung pemekaran kabupaten kota se-Jawa Barat,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun memberikan tanggapan terkait wacana tersebut. Ridwan Kamil menyatakan, sah-sah saja masyarakat menyampaikan usulan di ruang publik, termasuk seorang kepala daerah. “Yang namanya celetukan mah boleh-boleh saja,” kata Ridwan Kamil, Selasa (19/7/2022).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, semua daerah di Jabar memiliki kesempatan politik dan sejarah masing-masing, seperti halnya Banten yang dulu bagian dari Jabar. Bahkan, Jakarta pun awalnya bagian dari Jabar yang akhirnya berpisah tahun 50-an.

Wacana tersebut dapat dimaklumi, namun prosesnya bakal sangat panjang dan jauh. “Yang penting mah, jangan dikit-dikit mencari solusi yang terlalu jauh,” ujar Kang Emil.