Soal PSBB Kabupaten Bogor, AW Kritisi Pemerintah Pusat

Terasjabar.co – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengkritisi pemerintah pusat terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang rencananya akan dilaksanakan di sejumlah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, salah satunya Kabupaten Bogor.

“Saya melihat PSBB itu hanya moderisasi dari agenda karantina kesehatan atau lockdown, sebagaimana yg ditentukan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan maka kewenangannya ada di pemerintah pusat dan bukannya di Pemprov Jawa Barat atau pemerintah daerah,” kata pria yang akrab disapa AW ini, Jumat (10/4/2020).

Menurut AW, karena menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka konsekuensinya pun harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Konsekuensi seperti memenuhi kebutuhan dasar dan warga berikut hewan ternaknya, semuanya harus mampu disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Tapi, saat Pemerintah Pusat merasa dirinya tak mampu memenuhi kewajibannya maka kebijakab lock down pun diubah menjadi PSBB,” terangnya.

Kepada Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor maupun pemerintah daerah lainnya di Bumi Pasundan yang akan menerapkan PSBB, Asep pun menghimbau untuk tetap jeli dan berhati-hati

 “PSBB yang telah diajukan Pemprov Jawa Baeat kepada Kementerian Kesehatan atau pemerintah pusat harus dilaksanakan secara  jeli dan hati-hati baik mulai dari segi aturan, penerapan hingga pertanggungjawabannya,” himbau AW.

Di masa darurat bencana non alam covid 19 (virus coroba in) ia pun meminta selamatkan dahulu nyawa warga dan menperhatikan kebutuhan para dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

“Jangan sampai kebutuhan dokter, perawat dan tenaga kesehatan terabaikan hingga berakibat munculnya banyak korban jiwa akibat wabah virus corona ini, untuk penangganan wabah virus menular ini kita bisa mencontoh Negara Vietnam, Korea Selatan atau China sendiri. Di kesempatan ini saya juga menyampaikan anjuran   WHO bahwa protokol kesehatan yang benar itu adaah basmi dulu pandeminya, minimalkan penyebarannya, selamatkan dulu nyawa manusia lalu baru kita bicara pemulihan ekonomi,” tutur AW.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor ini melanjutkan bahwa penerapan PSBB itu tidak sederhana dan berkonsekuensi juga pada kerja pemerintahannya.

“Jangan sampai saat PSBB diberlakukan namun kepatuhan warganya minim dan pemerintahnya sendiri tak siap, hingga kita gagal dalam penangganan maupun pencegahan penyebaran virus corona,” lanjutnya.