Achdar Sudrajat Kecewa, Bantuan PKH Dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Bekasi Tidak Tepat Sasaran

Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. sangat kecewa terhadap penerima bantuan PKH berupa bantuan Sembako (BPNT) dari Pemerintah Pusat yang nilainya perkat sekitar Rp. 150.000,- yang dinilainya tidak tepat sasaran.

“Bahkan yang menerima bantuan hanya pendukung Kepala Desa warga yang memilihnya saat di laksanakan Pilkades, hal ini sangat menyakitkan bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu yang berhak seperti kuli bangunan, tukang ojek dan pemulung, karena tidak memilihnya saat Pilkades lalu, ya mereka hak nya dialihkan dan tidak menerima”. kata Achdar kepada Terasjabar.co melalui sambungan telepon serulernya, Selasa (7/4/2020) malam.

Achdar mengatakan, informasi tersebut ia peroleh setelah dirinya melaksananakan pemantauan penanganan Covid-19 di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.

“Saya mendapat laporan dari masyarakat dan melihat kenyataan di lapangan bahwa masyarakat penerima bantuan PKH merupakan orang-orang yang tidak pantas untuk menerima bantuan, karena mereka mampu. Sedangkan masyarakat yang pekerjaan seharinya-harinya buruh serampangan tidak menerima dan hanya menonton orang kaya menerima bantuan sembako. Kebijakan ini harus segera ditertibkan dan harus melibatkan Aparat Pemerintahan dan RT/RW harus betul-betul memiliki data warganya yang benar-benar sangat memerlukan bantuan, ini masalah perut jangan main-main dengan uang bantuan tanggung jawabnya dunia akhirat”, tegas Achdar.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa dirinya berkewajiban mengawasi bantuan tersebut sebagai salah satu fungsinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Salah satu fungsi kami adalah sebagai lembaga pengawaswan baik itu anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi maupun anggaran Daerah Kabupaten/Kota. Terlebih lebih untuk bantuan Pemprov Jabar, sebagai legislator saya akan melaksanakan pengawasan dan akan melibatkan struktur Partai di daerah sampai ke Desa-Desa, hal ini kami lakukan guna tidak terjadi kecemburuan sosial akibat tidak terbaginya atau terlewatnya warga yang betul betul perlu mendapat bantuan”, papar Achdar.

Dirinya juga meminta Pemkab Bekasi agar data-data yang diajukan ke Pemprov Jabar betul-betul valid, agar bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran.

“Kami mohon kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi data yang diajukan kepada Pemerintah provinsi Jawa Barat untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 betul-betul valid. Pendataannya harus pakai hati nurani yang terbebas dari kepentingan politik dan masalah lain, ini betul-betul diperlukan rasa kesetiakawanan sosial dari semua pihak. Dalam pembagiannya juga nanti perlu pengawasan yang ekstra ketat karena ini sangat rentan terjadinya konflik” pungkas Achdar .**(Ocid Sutarsa/Adikarya Parlemen)