Pemprov Jabar-DPRD Sepakat Tambah RS Rujukan Risiko Corona

Terasjabar.co – Pemprov Jawa Barat dan DPRD menyepakati untuk menambah rumah sakit rujukan sebagai salah satu antisipasi risiko infeksi virus corona (Covid-19).

“Kita menambah rumah sakit yang sudah siap di ring dua menjadi 27 rumah sakit,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) usai menghadiri Rapat Penanggulangan Covid-19 di Gedung Sate, Jumat (13/3/2020).

Selain itu, pemprov telah menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada petugas medis di rumah sakit termasuk ke RSUD Soekardjo Tasikmalaya.

“Sebanyak 10 APD sudah dikirimkan ke Tasikmalaya sehingga diharapkan tidak terjadi lagi improvisasi dalam menangani masalah di daerah-daerah,” ujarnya.

Emil juga mengatakan pihak DPRD telah menyetujui penggunaan dana tidak terduga untuk pembelian APD dan fasilitas lain yang dibutuhkan rumah sakit dalam menangani virus corona.

Terkait penanganan virus tersebut, anggota DPRD Jabar Ahmad Ru’yat mengaku mendukung upaya Pemprov Jabar.

“Untuk alokasi anggaran dengan tetap memerhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pak Gubernur sudah secara resmi menyampaikan kebutuhan,” kata Ahmad.

RSHS Rawat Satu Lagi Pasien Dalam Pengawasan

Sementara itu, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung kembali merawat pasien dalam pengawasan (PDP), Jumat (13/3/2020). Pasien laki-laki berusia 28 tahun tersebut merupakan rujukan dari rumah sakit lain di kota Bandung.

Kini, pasien tersebut dirawat di ruang isolasi infeksi khusus Kemuning RSHS.

“Pasien masuk Kamis (12/3/2020) rujukan dari Rotinsulu,” tutur Kepala Humas RSHS Reny Meisuburriyani.

Reny mengungkapkan, total ada lima pasien yang dirawat terkait penanganan virus corona atau Covid-19. Sebanyak tiga pasien dirawat di ruang isolasi, sedangkan dua orang sudah alih ruangan.

“Tiga masih dirawat di RIIKK. Dua orang sudah alih ruangan karena tidak memerlukan ruang isolasi,” ujar Reny.

Sedangkan sembilan PDP dinyatakan negatif corona sudah pulang. Sementara itu, RSHS juga menerima lima orang dalam pemantauan (ODP). Sehingga total ODP tenaga medis di rumah sakit itu berjumlah 45 orang.

Sebelumnya, RSHS Bandung telah menerapkan sistem zonasi di seluruh kawasan rumah sakit.

Zona merah diberlakukan meliputi sekitar ruang isolasi Kemuning. Di zona ini, pasien umum dan petugas medis yang tidak memiliki keperluan dilarang melintas atau hanya tim khusus penanggulangan corona saja yang diperbolehkan ada di ruangan.

Sedangkan zona kuning diterapkan RSHS Bandung bisa dilalui oleh karyawan dan pasien lainnya. Begitu juga untuk zona hijau yang berada di area pelayanan bagi pasien dan keluarga untuk mengurus berbagai administrasi serta ruang tunggu.

Tes Corona pada ODP

Terkait risiko wabah corona, Ridwan Kamil berjanji bakal proaktif untuk mengantisipasi penyebarannya. Lebih lanjut, Dia menyatakan ODP pun bakal diusulkan untuk dilakukan tes Covid-19.

“Kami akan melakukan proactive test. Dua hari yang lalu dari kementerian kesehatan sudah ada sosialisasi soal testing ini, sambil menunggu kita bisa lebih duluan karena kita punya alatnya baik di rumah sakit maupun laboratorium di Universitas Padjadjaran,” kata Emil di Gedung Sate, Jumat (13/3/2020).

Menurut Emil, sikap proaktif diambil untuk meluaskan jangkauan pencegahan penyebaran virus.

Dia menjelaskan, selama ini ODP tidak dilakukan tes terkait corona. Namun beredar informasi jika ada orang-orang yang tak menunjukkan gejala yang kemungkinan telah terinfeksi corona.

“Pola yang ada sekarang tes dilakukan untuk PDP (pasien dalam pengawasan). Sementara dengan proactive test ini kita bisa melihat kalau ternyata hasilnya negatif ya Alhamdulillah tapi kalau positif, kita ada concept of social distancing, yang maksudnya mengurangi pergerakan sosial yang selama ini jadi arahan WHO,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Bandung ini juga mengaku sudah mendapat persetujuan DPRD Jabar untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona ini.

“Semuanya (tes corona) sama seperti yang standar WHO lakukan dan sekarang pemerintah pusat sedang mendistribusikan alatnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil mendorong desentralisasi tes virus Corona. Mereka mengklaim wilayahnya bisa melakukan uji itu secara mandiri.

Tujuannya, mempercepat penanganan wabah. Selama ini, rumah sakit di daerah-daerah mengirimkan lebih dulu sampel pasien ke Pusat untuk diuji.

Sejak diumumkan pasien positif Corona yang pertama di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret lalu, jumlah yang terinfeksi sudah 34 kasus hingga detik berita ini ditulis. Dua di antaranya telah meninggal dunia yakni seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris yang dirawat di RSUP Sanglah, Bali, dan satu WNI di RSUD Dr Moewardi di Solo, Jawa Tengah.