Demo Depan Kantor DPRD Jabar, FPAK Dukung Revisi UU KPK

Terasjabar.co – Massa aksi dari Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) menggelar demo di depan kantor DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (7/9/2019).

Dalam aksinya, FPAK meminta seluruh elemen bangsa mendukung revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh fraksi-fraksi di DPR RI.

Koordinator aksi, Anjar Tata Januar mengatakan, UU KPK saat ini sudah terlalu usang dan harus dievaluasi. Termasuk terkait beberapa pasal yang mesti dikritisi.

“Undang-undang KPK sekarang mungkin menurut saya dan warga masih kurang. Oleh karena itu saya dan teman teman, mungkin seluruh elemen rakyat Indonesia pengen ada RUU KPK yang baru,” ucap Anjar di sela aksi.

Anjar menilai, regulasi KPK yang ada saat ini harus direvisi. Hal tersebut berkaca dari banyaknya pelaku korupsi yang masih mendapatkan kenyamanan sekalipun telah masuk penjara. Sebut saja Setya Novanto dan Gayus Tambunan yang pernah tertangkap sedang di berada di luar sel.

“Kurangnya masih banyak, sekarang kan masih banyak pejabat-pejabat yang korupsi mereka bisa melakukan apa saja walaupun sudah ada vonis. Kenapa mereka masih bisa tenang walaupun sudah  masuk ke dalam penjara?” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya revisi UU KPK tidak akan melemahkan lembaga antitasuah tersebut. Justru akan membuat masyarakat percaya dan bangga dengan KPK.

“KPK merupakan komisi yang diandalkan masyarakat sehingga masyarakat mengharapkan KPK benar-benar efektif. Oleh karena itu, jangan sampai tindakan kelihatan liar tanpa norma. Makin diperbaiki normanya sehingga baik di mata masyarakat,” katanya.

Salah satu poin yang mesti diperbaiki, kata Anjar, adalah pemberlakuan hukuman yang lebih berat untuk pelaku korupsi. Hal tersebut sebagai efek jera agar tidak ada lagi para oknum pejabat yang memanfaatkan perannya untuk meraup uang dengan cara kotor.

“Saya kira hukuman mati bisa lebih bagus dan jera, biar negara kita yang adil dan makmur itu terasa,” katanya.

Menurutnya sangat penting untuk memasukkan poin instrumen pengawasan terhadap sepak terjang KPK. Pasal-pasal yang diubah didalam RUU KPK tersebut adalah  permintaan banyak pihak, salah satunya pasal pengawasan.

Pihaknya tidak ingin KPK sebagai lembaga independen menjadi liar dalam menentukan kebijakan. Karena itu, pihaknya akan mengawal agar kinerja dari lembaga antitasuah tersebut benar-benar pro rakyat.

“KPK harus diawasi, dan KPK juga bukan lembaga yang sempurna,” tandasnya.