Ridwan Kamil Akan Menambah Jumlah Desa di Jawa Barat

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah mengkaji rencana pemekaran untuk tingkat desa di Jabar. Merujuk pada data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), saat ini Jabar memiliki 5.312 desa dengan luas wilayah mencapai 35.000 kilometer persegi.

“Urgensinya itu datang dari pelayanan publik yang mungkin datang terlalu jauh, maka saya cenderung pemekaran desa dan pemekaran tingkat dua. Masih dikaji, kan kuncinya begini, orang berbicara pemekaran lihat urgensinya,” ujar Emil, sapaan akrabnya, di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (22/8/2019).

Dengan populasi penduduk sekitar 48 juta jiwa, Emil berharap pemekaran desa jadi solusi untuk memberikan pelayanan yang efisen bagi masyarakat.

Penambahan jumlah desa, kata Emil, akan berbanding lurus dengan jumlah bantuan pemerintah pusat pemerintah daerah.

“Jadi uang dari pusat itu turunnya ke daerah tingkat dua bukan ke provinsi, makanya enggak relevan pemekaran provinsi mah, gak ngaruh. Yang berpengaruh itu adalah pemekaran tingkat dua, nambah 10 daerah aja itu uang masuk triliun-triliun dari pusat, karena berbanding lurusnya dengan jumlah daerah. Jadi itu sedang dikaji, banyak desa yang terlalu luas juga sehingga pelayanan kepala desanya terlalu jauh, kasihan,” paparnya.

Dihubungi terpisah, Kepala DPMD Dedi Sopandi menjelaskan, keinginan itu sangat rasional. Jabar, kata Dedi, yang memiliki populasi seperlima penduduk nasional hanya punya 5.312 desa. Sementara Jawa Tengah punya 34,5 juta penduduk memiliki 7.809 desa di luas wilayah sekitar 32.800 kilometer persegi.

“Artinya kalau dilihat dari aspek penduduk dibandingkan dengan provinsi tetangga Jawa Tengah, maka kalau kita bagi perbandingannya berarti desa di Jawa Barat itu idealnya ada 10.876 desa,” ungkap Dedi saat dihubungi via telepon seluler.

Menurut Dedi, tujuan dari pemekaran adalah mendekatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan.

Selain itu, pemekaran juga akan berdampak pada percepatan pembangunan dan wilayah pengabdian akan lebih terukur.

“Sehingga percepatan ekonomi bisa berjalan lebih cepat serta semangat untuk menyediakan layanan publik di berbagai sektor wilayah pengabdian yang lebih sedikit atau kecil. Hampir seluruh wilayah di Jawa Barat layak dilakukan pemekaran desa, diluar kabupaten yang baru terbit seperi Banjar,” jelasnya.