Pengamat Politik: Kepala Daerah Memiliki Hak Politik

Terasjabar.co – Kepala daerah memiliki hak politik yang diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Artinya, kepala daerah boleh berkampanye asal mengikuti koridor aturan yang berlaku.

Pengamat Politik UNPAD, Firman Manan, mengatakan kepala daerah, dalam hal ini gubernur, justru diberikan keleluasaan oleh undang-undang untuk melakukan kampanye, sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye.

“Gubernur hanya dilarang untuk menjadi ketua tim kampanye. Namun Gubernur diharuskan cuti di luar tanggungan negara apabila melakukan kampanye pada saat hari kerja, sedangkan apabila kampanye dilakukan pada hari libur maka cuti tidak diperlukan,” katanya saat dihubungi via telepon, Rabu (13/2/19).

Namun demikian, menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait keterlibatan Gubernur dalam kampanye. “Pertama, Gubernur harus mengedepankan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah demi kepentingan publik. Gubernur tidak boleh meninggalkan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan tidak boleh menjadikan kegiatan kampanye sebagai prioritas,” jelasnya.

“Hal ini sebenarnya telah diatur dalam PKPU No. 28 Tahun 2018 yang mengatur bahwa cuti Gubernur hanya diberikan satu hari kerja dalam seminggu selama masa kampanye,” tambah Firman.

Menurutnya, justru ketika muncul wacana pelarangan gubernur berkampanye, itu melanggar hak politiknya dan lebih jauh malah melanggar undang-undang.

Menanggapi tudingan pelanggaran dalam hal berkampanye yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Firman menilai, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. “Tidak ada yang dilanggar oleh Ridwan Kamil. Dia dalam posisi menggunakan hak politiknya. Kepala daerah diperbolehkan menyatakan dukungan, yang tidak boleh itu (salah satunya) ASN, harus netral,” katanya.

Catatan pentingnya adalah kepala daerah harus tetap memprioritaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. “Hingga saat ini kalau kita melihat tidak ada Kang Emil meninggalkan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tetap menjadi prioritas. Sebagai buktinya, Kang Emil kampanye di hari libur,” katanya.

Terkait jumlah massa yang banyak, menurut Firman sulit juga untuk membatasi orang yang hadir apalagi yang dipermasalahkan kemarin adalah rangkaian Hari Lahir (Harlah) Nahdatul Ulama yang memang memiliki basis massa yang besar di Jawa Barat. “Bukan rapat umum, karena (rapat umum) akan dimulai akhir Maret,” katanya.

Berkaca pada peristiwa tahun-tahun sebelumnya, Kata Firman, ketika ada parpol yang dianggap ‘curi start kampanye’, Bawaslu ternyata tidak bisa melakukan tindakan karena belum masuk kampanye. “Inipun sama, kalau ini dilaporkan sebagai rapat umum, ya rapat umum apa? Kan belum ada? Jadi apa yang dipersoalkan? Kalau disebut sebagai pelanggaran, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Kang Emil ketika hadir dalam acara itu,” tegasnya.