Korban Human Trafficking di Jabar Didominasi Remaja Perempuan

Terasjabar.co – Kasus perdagangan manusia di Jawa Barat masih marak terjadi. Sebagian besar korbannya merupakan perempuan dengan rentang usia 13-17 tahun.

Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), dalam dua tahun terakhir kasus perdagangan manusia di Jabar mengalami penurunan. Di tahun 2017 tercatat ada 57 kasus yang terlayani lembaga tersebut. Kemudian di tahun 2018 turun menjadi 23 kasus.

“Melihat data perkembangan yang terlayani oleh P2TP2A dua tahun terakhir di 2017 itu ada 57 kasus yang terlayani dan 2018 menurun menjadi 23 kasus,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar Poppy Shopia Bakur di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/1/2018).

Meski mengalami penurunan, kasus perdagangan manusia tetap menjadi perhatian Pemprov Jabar. Apalagi korban dari kasus perdagangan manusia ini selalu melibatkan kaum perempuan dan anak di bawah umur dengan rentang usia 13-17 tahun.

“Korbannya banyak itu perempuan, usia sekitar 13-17 tahun atau sekitar SMP sampai SMA kelas 1,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar Kusnadi Rusmil membenarkan sebagian besar korban perdagangan manusia merupakan anak di bawah umur. Dari hasil kajiannya 40 persen korban merupakan anak berusia 13-17 tahun.

“Paling banyak 13-17 tahun, kami lakukan penelitian dan memang (korban) di bawah umur. 40 persen di bawah umur,” ucapnya.

Untuk modus perdagangan manusia sendiri cukup banyak. Sebagian besar para korban diiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang besar. Tapi pada kenyataannya dipekerjakan di panti pijat, karaoke dan lainnya.

“Kerja di panti pijat, karaoke dan sebagainnya. Kita sudah lakukan kajian tapi kita belum publish. Karena menyangkut nama baik, kita masih harus konsultasi terlebih dulu,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya berharap semua pihak bisa bersinergi untuk membantu mengatasi kasus perdagangan manusia. Karena dia yakin kasus ini masih terjadi dan banyak yang belum terlaporkan.

“Jadi sebenarnya begini, selama ini kalau yang selama ini saya pantau ada data dari provinsi ini tidak terlalu me-link dengan apa yang terjadi di kabupaten dan kota,” katanya.

Selain itu menurutnya, belum terjadi kolaborasi yang utuh dari setiap stakeholder maupun organisasi perlindungan anak dan perempuan. Sehingga ketika terjadi kasus, para korban selalu kebingungan untuk melapor ke instansi mana.

“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan duduk bersama-sama termasuk dengan dewan pakar yang mereka peduli dengan anak,” ujarnya.