Komisi V DPRD Jabar Siap Kawal Dana BPMU

Terasjabar.co – Forum Koordinasi Sekolah Swasta (FKSS) yang diwakili para kepala sekolah FKSS berunjuk rasa di depan DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tuntutan pencairan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang baru dibayarkan sebesar Rp 24.000. Padahal, untuk operasional pendidikan di sekolah swasta memerlukan anggaran sebesar Rp 250.000-Rp 370.000 per siswa tiap semesternya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Syamsul Bachri mengatakan, aspirasi FKSS ini sangat wajar. Pasalnya, setiap sekolah sudah merencanakan dan mengelola anggaran setiap tahunnya.

“Yang diperjuangkan Komisi V ini sisanya yang harus segera dibayarkan agar tidak menimbulkan persoalan yang baru,” ujar Syamsul seusai menerima aspirasi FKSS di Ruang Banmus DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (21/11/2018).

Hal serupa ditegaskan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi. Menurut dia, Komisi V dapat mengompensasi aspirasi FKSS tentang pencairan anggaran BPMU untuk semester II. Teknis pencairan kompensasinya tinggal menunggu jawaban dari Sekda Jabar.

Kontribusi sekolah swasta yang banyak di dunia pendidikan, khususnya di Jabar, menjadi timpang dengan adanya persoalan ini. Padahal dalam APBD, BPMU sudah diubah dan ditetapkan besarannya.

“Saya tidak rela. Sekolah swasta ini kan sudah banyak kontribusinya kepada dunia pendidikan di Jabar, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak adil,” ujar Abdul Hadi.

Koordinator FKSS Provinsi Jawa Barat Usman mengungkapkan, pihaknya menuntut BPMU segera dicairkan. Pasalnya, BPMU tersebut sudah masuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah setiap tahun.

Namun, tiba-tiba ada kabar tidak ada anggaran. Padahal BPMU adalah sumber anggaran sekolah swasta yang harus dicairkan per Oktober.

“Tetapi hingga kini belum ada kejelasan apapun. Langkah kami tidak ujug-ujug demo langsung ke dewan. Sebelumnya ada pergerakan yang kami perjuangkan,” katanya.

Pihaknya, lanjut Usman, mengapresiasi inisiasi Komisi V yang memperjuangkan tuntutan FKSS. Langkah kongkret dari Komisi V yaitu akan memediasi FKSS dengan Kadisdik untuk bertemu dengan Sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. Setelah itu, hasilnya akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat.

Seandainya tidak tercapai kesepakatan, dewan siap untuk mengawal dan memimpin aksi demonstrasi terkait tuntutan ini. Sekitar 1980 lebih sekolah swasta yang baru mendapatkan sebagian BPMU siap berunjuk rasa memperjuangkan tuntutan FKSS.

“Bisa diabayangkan jika satu sekolah paling sedikit mendelegasikan 20 orang, berapa banyak nanti yang akan berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dalam FKSS Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/11/2018). Mereka menuntut dana BPMU semester II tahun 2018 untuk SMA Swasta di Jawa Barat segera dicairkan.

Dalam unjuk rasa itu, FKSS membawa bendera dan spanduk yang bertuliskan “BPMU Harga Mati, 500.000-700.000 November 2018 Cair”. Selain itu, secara bergantian mereka melakukan orasi di depan Gedung Sate.

Sekretaris Jenderal FKSS Jabar Ade D. Hendriana mengatakan, unjuk rasa ini adalah bentuk kekesalan para kepala sekolah SMA swasta Jawa Barat karena dana BPMU tahun 2018 belum cair.

“Kami ada empat tuntutan. Soal dana BPMU ini adalah satu di antaranya. Untuk dana BPMU ini kami menuntut agar segera dicairkan sesuai kebijakan awal pemerintah provinsi Jawa Barat yakni Rp 250.000 hingga Rp 350.000 per siswa. Dana BPMU kami minta harus cair pada bulan November paling lambat,” ujar Ade D. Hendriana di depan Gedung Sate, Senin (5/11/2018).

Ade menambahkan, pihaknya akan terus menuntut dana BPMU segera cair. Jika tuntutan ini tidak direspons, pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

“Tuntutan kami jika tidak direspons, akan lanjut ke ranah hukum. Tapi pertama kami lapor dulu ke Ombudsman,” ujarnya.

Berikut empat tuntut dari FKSS:

1. Cairkan BPMU semester II tahun anggaran 2018 paling lambat akhir November 2018 dengan besaran sesuai dengan kebijakan awal pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni Rp 250.000-Rp 350.000.
2. Untuk tahun pelajaran 2019/2020 tidak ada lagi SMA Swasta yang jumlah peserta didik tidak memenuhi quota yang ditentukannya, atau minimal SMA Swasta yang alit memiliki 32 peserta didik dalam PPDB tahun ajaran pelajaran 2019/2020.
3. Lakukan evaluasi terhadap kebijakan SMA terbuka Dinas Pendidikan Provinsi jawa Barat. Jika nyatanya kebijakan ini malapraktik, perlu ditempuh langkah-langkah hukum.
4. Evaluasi keberadaan Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang tidak menunjukkan pola kerja yang melayani agar ditinjau kedudukannya serta kembalikan lagi pengelolaan BOS pusat dan BPMU ke managemen BOS/BPMU Disdik Provinsi Jabar melalui bidang masing-masing.