Hutan di Kawasan Bandung Utara Hanya Tutupi 6,5 Persen Daerah Tangkapan Air

Terasjabar.co – Bencana banjir akan terus mengancam cekungan Bandung saat musim hujan, selama daerah tangkapan air (catchment area) di kawasan Bandung utara (KBU) masih rendah.

Idealnya daerah tangkapan air di suatu wilayah ialah 30 persen, sedangkan hutan di KBU hanya menutupi 6,5 persen daerah tangkapan air.

Menurut Administratur Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bandung Utara Komarudin, pengelolaan hutan yang dilakukan Perhutani kerap disorot setiap kali terjadi banjir besar di Bandung.

Padahal, kalau melihat peta, dia mengatakan, hanya 6,5 persen hutan di daerah tangkapan air KBU yang dikelola oleh Perhutani.

“Selepas itu, ada pemukiman atau perkebunan, yang itu sudah di luar kawasan kami. Yang perlu dipahami, kawasan hutan hanya menyumbang 6,5 persen terhadap catchment area. Aturannya itu minimal 30 persen, baru suatu daerah relatif aman. Jawa Barat bercita-cita punya kawasan hutan lindung 45 persen,” kata Komarudin di Lembang, Senin (27/8/2018).

Menurut dia, pengelolaan hutan di KBU memiliki banyak tantangan, karena Bandung Raya memiliki penduduk yang padat. Kalau dirata-ratakan, di Pulau Jawa tingkat kepemilikan lahan di bawah 0,2 hektare per orang. Akhirnya, kata dia, masyarakat menggunakan lahan perkebunan atau hutan untuk bermukim.

“Dengan tekanan yang tinggi ini, di dalam pengelolaan hutan kami mengemban tiga misi, yaitu misi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi karena kami badan usaha milik negara, yang dituntut harus untung. Profit yang kami peroleh untuk diserahkan ke negara. Misi lingkungan karena fungsi hutan harus tetap ada,” katanya.

Adapun misi sosial, lanjut dia, dimaksudkan agar masyarakat dapat turut mengambil manfaat dalam pengelolaan hutan Perhutani. Oleh karena itu, dari 20.560 hektare luasan hutan yang dikelola Perhutani, sekitar 640 hektare direncanakan untuk pengembangan wisata. Hutan yang dikerjasamakan untuk tempat wisata, sebut dia, di antaranya Terminal Wisata Grafika Cikole, PAL 16, dan Orchid Forest.

“Jadi, kami manfaatkan sesuai aturan yang berlaku. Maksimal di blok pemanfaatan itu, setelah ditetapkan wanawisata, sarana prasarananya maksimal 10 persen.

Jadi, kalau dijumlahkan, bangunannya itu maksimal 10 persen. Itu pun didesain bangunan yang menyatu dengan alam. Misalnya, rumah kayu atau rumah pangung,” katanya.

Komarudin tak memungkiri, pengembangan tempat wisata yang dilakukan Perhutani pasti memiliki dampak negatif. Meski begitu, dia meyakini, dampak positifnya lebih banyak.

Di antaranya, kata dia, pemberdayaan masyarakat yang tak sedikit. Selain itu, pertumbuhan tempat wisata juga memiliki efek pengganda, seperti memunculkan pedagang atau penginapan.

“Dengan wisata, kami juga punya misi untuk mengenalkan hutan kepada masyarakat. Orang kaya yang terbiasa hidup dengan fasilitas mewah, banyak yang mengaku senang camping dengan kondisi terbatas. Bermain di hutan bisa sangat menyenangkan, sehingga kami minta kepada pengelola memasukan kegiaan edukasi lingkungan. Jadi, selain ada outbond, ada juga reboisasi,” ujarnya.