Rakyat Harus Pintar, Tapi Akses Belajar Sulit: Potret Buram Pendidikan dalam Sistem Kapitalisme?

Oleh:
Indah Rahma
(Praktisi Kesehatan)

Terasjabar.co – Meski pentingnya pendidikan terus digaungkan, kenyataannya akses belajar di Indonesia masih memprihatinkan. Data BPS dan sejumlah media nasional mencatat bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya 9 tahun atau setara SMP. Ini menunjukkan mayoritas masyarakat belum menikmati pendidikan menengah atas, apalagi perguruan tinggi (www.beritasatu.com, 02/05/2025).

Berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sekolah gratis digulirkan. Namun faktanya, distribusi program tidak merata. Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih kekurangan guru, infrastruktur, dan akses digital. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin tertinggal dan terpinggirkan dari akses pendidikan yang layak (www.setneg.go.id, 10/05/2025).

Permasalahan ini berpangkal pada sistem kapitalisme yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Ketika pendidikan diperjualbelikan, akses ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan hak dasar setiap warga yang harus ditunaikan. Swastanisasi pendidikan pun menambah beban rakyat, karena biaya yang mahal hanya terjangkau oleh kalangan tertentu. Negara justru berperan sebagai fasilitator pasar, bukan penjamin pendidikan rakyat.

Lebih parah lagi, sistem pendidikan didesain mengikuti arah pasar: mencetak buruh murah dan tenaga kerja siap pakai bagi industri. Bukan untuk membentuk manusia berakhlak, berilmu, dan berkepribadian mulia. Kurikulum sekuler menyingkirkan aspek ruhiyah dan adab, menjauhkan generasi dari fitrahnya sebagai hamba Allah.

Dalam Islam, pendidikan merupakan kewajiban negara terhadap rakyat dan hak rakyat yang harus dipenuhi secara adil dan merata. Tujuannya bukan sekadar mencetak pekerja, tetapi membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan mampu memimpin peradaban. Negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan gratis, berkualitas, dan berbasis akidah Islam untuk semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi ekonomi atau geografis.

Anggaran pendidikan tidak berasal dari utang luar negeri atau pungutan rakyat, melainkan dari pos tetap dalam Baitul Mal: fai’, kharaj, jizyah, dan kepemilikan umum. Negara tidak boleh menyerahkan urusan pendidikan kepada swasta, karena itu bagian dari tanggung jawab langsung pemerintahan dalam Islam.

Sudah saatnya kita kembali pada sistem Islam. Selain sebagai satu-satunya solusi, menerapkan Islam secara keseluruhan adalah kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)

Rasulullah SAW bersabda: “Imam (Khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain: “Siapa saja yang mati dan di lehernya tidak ada baiat (kepada Khalifah), maka ia mati dalam keadaan jahiliah” (HR. Muslim).

Ayat dan hadis ini menegaskan bahwa penerapan Islam tidak boleh setengah-setengah. Negara wajib menjadikan Islam sebagai satu-satunya sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Tanpa sistem Islam, keadilan dan kesejahteraan tidak akan pernah benar-benar terwujud.

Jika negeri ini ingin keluar dari krisis pendidikan yang menahun, maka solusinya bukan sekadar penambahan anggaran atau revisi kurikulum, tetapi perubahan sistem secara menyeluruh. Hanya dengan penerapan Islam kaffah dalam naungan Khilafah, pendidikan akan kembali pada hakikatnya: mencetak generasi pemimpin peradaban, bukan buruh bagi kepentingan kapitalisme.

Wallahu’alam bisshawwab.