Zulkifly Chaniago Dorong Perubahan APBD Jabar Lebih Tepat Sasaran

Bandung, 4/9/26 — DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026). Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan Perubahan APBD 2026 setelah sebelumnya DPRD menyampaikan pandangan, catatan, serta sejumlah masukan melalui masing-masing fraksi.

Jawaban Gubernur menjadi bahan bagi DPRD untuk melihat sejauh mana berbagai catatan dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi telah mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya, substansi tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut dalam rangka penyempurnaan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi IV, Zulkifly Chaniago, mengatakan bahwa tahapan jawaban Gubernur penting untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap arah kebijakan perubahan anggaran.

“Jawaban Gubernur ini tentu menjadi bahan penting bagi DPRD untuk melihat secara lebih rinci bagaimana Pemerintah Daerah merespons pandangan dan catatan yang telah disampaikan fraksi-fraksi. Dari sini kita bisa melihat kembali apakah program dan alokasi anggaran yang diusulkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan,” ujar Zulkifly dalam keterangan yang disiapkan untuk rilis.

Menurut Zulkifly, sektor pembangunan yang berkaitan dengan tugas Komisi IV perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD, khususnya yang menyangkut infrastruktur, sumber daya air, lingkungan hidup, serta pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Ia menilai, penyesuaian anggaran harus tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas dan kebermanfaatan. Setiap program yang memperoleh dukungan anggaran perlu memiliki target yang jelas, sehingga perubahan APBD tidak berhenti pada perubahan angka, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

“Yang kita dorong adalah bagaimana setiap rupiah anggaran bisa memberikan manfaat yang nyata. Kalau ada penyesuaian program, harus jelas alasan dan targetnya. Termasuk dalam pembangunan infrastruktur, kita ingin kualitas pekerjaan terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.

Zulkifly juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Menurutnya, Jawa Barat memiliki karakteristik wilayah yang beragam sehingga penentuan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk persoalan lingkungan dan infrastruktur dasar.

Selain efektivitas program, ia menegaskan bahwa aspek pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan perubahan APBD. DPRD akan mencermati proses pelaksanaan program agar kebijakan anggaran yang nantinya disepakati dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan hasil yang terukur.

“Setelah anggaran disepakati, pengawasan tentu tidak berhenti. Justru pelaksanaan di lapangan harus kita kawal agar program yang sudah direncanakan benar-benar terlaksana dengan baik dan sesuai target,” ujar Zulkifly.

Rapat Paripurna Jawaban Gubernur tersebut selanjutnya menjadi salah satu tahapan dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Berbagai penjelasan dari Pemerintah Daerah akan menjadi bahan bagi DPRD dalam melanjutkan pembahasan hingga diperoleh kebijakan anggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.