VOC Hingga WIR 2026: Politik Historiografi Indonesia

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Publik mengenal motto 3 G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel (3G). Sejatinya adalah misi yang diusung bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-15 Masehi dalam penjelajahan samudra.

Tak sekedar semangat, misi ini memunculkan praktik kolonialisme dan imperialisme. Penjelajahan kapal-kapal Eropa ke wilayah luar Eropa, termasuk sampailah ke Semenanjung Malaka dan wilayah Nusantara adalah aksi dari misi tersebut.

Oleh karena itulah, mengapa perlawanan dari Kesultanan-kesultanan islam di Nusantara; yang mendapat sokongan dari Kekhilafahan ustmani (lihat kasus Kesultananan Acheh) adalah bentuk perlawanan jihad fi sabilillah karena meskipun bentuknya ekonomi-perdagangan, namun misi semangat dasarnya adalah Gospel.

Empat Kongsi Dagang Eropa: Membawa Panji Misi 3 G

Dalam buku Principles of Political Geography (1957) yang ditulis oleh Weigert dan W. Hans, disebutkan bahwa pada 7 Juni 1494 disepakati Perjanjian Tordesilas oleh Portugis dan Spanyol.Perjanjian ini merupakan kesepakatan pembagian dunia antara dua kerajaan Katolik di Eropa paling berpengaruh saat itu, yakni Portugis dan Spanyol. Kerajaan Portugis menguasai dunia timur, sedangkan Kerajaan Spanyol menguasai dunia barat, yang ditentukan lewat perhitungan khusus.

Perjanjian Tordesilas sebenarnya merupakan gagasan Paus Alexander VI dari Vatikan sebagai solusi atas persaingan dua kerajaan Katolik itu. Ia mengeluarkan kebijakan atau fatwa Gold, Glory, dan Gospel alias 3G. Dengan demikian, tujuan Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudera, selain untuk memperoleh kekayaan dan kejayaan, juga mengusung misi menyebarkan agama (gospel).

Dalam kurun waktu Abad 15-18, para penjelajah samudera dari Eropa itu membentuk kongsi dagang. Fungsi kongsi dagang bagi bangsa Eropa adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat antarsesama pedagang di satu negara, sehingga bisa mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi negara dan lebih kuat bersaing dengan kongsi dagang lainnya.

Ada (empat) kongsi dagang Eropa saat itu, yaitu Pertama (1) East India Company (EIC) British East India Company atau disingkat EIC merupakan kongsi dagang milik Inggris yang pernah menguasai dunia selama lebih dari dua abad. EIC didirikan pada 31 Desember 1600. Pemerintah Inggris akhirnya mengambil alih kepemilikan EIC pada 1858 dan membubarkannya pada 1 Juni 1874.

Kedua, (2) Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) merupakan kongsi dagang Belanda yang dibentuk pada Maret 1602. Agar VOC bisa melaksanakan tugas-tugas dengan leluasa, Pemerintah Belanda memberikan VOC hak-hak istimewa yang disebut dengan hak oktroi. Beberapa hak istimewa yang dimiliki VOC adalah memonopoli perdagangan dari Tanjung Harapan di Afrika Selatan sampai dengan ujung selatan Benua Amerika, membentuk angkatan perang, dan memerintah di negeri jajahan.

Sama halnya dengan EIC, berbekal hak-hak tersebut VOC seperti negara di dalam negara. VOC bermarkas di Batavia (Jakarta). VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 setelah diterpa berbagai masalah dan mengalami kebangkrutan.

Ketiga (3) Portuguese East India Company . Sebagai pelopor penjelajahan samudra dan bangsa Eropa pertama yang mencapai Indonesia, Portugis juga memiliki kongsi dagang. Kongsi dagang Portugis bernama Companhia do Commercio da India atau Portuguese East India Company, atau dalam bahasa Indonesia, Perusahaan Hindia Timur Portugis.

Portuguese East India Company didirikan pada Agustus 1628. Sayangnya, kongsi dagang Portugis hanya berumur pendek karena tidak berkembang, apalagi menghadapi tekanan dari EIC dan VOC. Hutan Sumatera Lenyap Artikel Kompas.id Portuguese East India Company dibubarkan pada Mei 1633, hanya sekitar lima tahun sejak didirikan.

Keempat (4) Untuk menyaingi kebesaran EIC dan VOC, Perancis membentuk Compagnie francaise pour le commerce des Indes orientales atau La Compagnie des Indes Orientales (French East India Company). French East India Company atau dalam bahasa Indonesia disebut Perusahaan Hindia Timur Perancis, didirikan pada 1 September 1664. Kongsi dagang Perancis ini dirintis oleh Jean-Baptiste Colbert, dan disewa oleh Raja Louis XIV dengan tujuan untuk berdagang di belahan dunia Timur menyaingi EIC dan VOC. Pada 1769, French East India Company diambil alih oleh Kerajaan Perancis dan akhirnya bangkrut pada 1794.

Namun, kehadiran kongsi dagang internasional dewasa ini berbeda dari era VOC/EIC, bukan lagi monopoli fisik, melainkan perusahaan multinasional (MNCs) ekonomi global (GAFAM, BAT – Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba, Tencent).

VOC di Kawasan Nusantara

Saat VOC dibentuk, tahun 1602, wilayah Nusantara dikuasai otoritas wilayahnya ditangan kesultanan-kesultanan Islam. VOC membuat perjanjian dan kerjasama dagang dengan mereka itu. Meskipun kongsi dagang, namun VOC akhirnya bernegosiasi dengan otoritas kesultanan untuk mendapatkan izin membentuk benteng-benteng pertahanan dan tentara-tentara.

Konsensi ini tentunya tentunya setelah ada intrik-intrik politik yang dilakukam VOC dengan mencari celah-celah kelemahan di pihak kesultanan-kesultanan tersebut. Mereka melakukan politik devide et impera. Sebagai contoh, saat menguasai Kesultanan Banten. Pengkhianatan yang dilakukan oleh putranya sendiri, Sultan Haji (Abu Nasr Abdul Kahar) untuk merebut kekuasaan, yang berujung pada perang saudara, penangkapan Sultan Ageng; dan menjadikan Sultan Haji yang merasa haknya sebagai putra mahkota diabaikan, sehingga ia bersekutu dengan VOC untuk melawan ayahnya.

Di Jawa, terjadi hal yang sama. Seperti Amangkurat I yang terguling oleh pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Amangkurat I saat itu harus beralih ke barat, ke Tegal hingga kemudian meninggal di Tegal. Penerus Amangkurat, kemudian meminta bantuan VOC. Adipati Anom, penerus Raja Amangkurat itu adalah raja pertama yang dipilih dan dilantik Belanda. (Dr. Sri Margana, sejarawan dosen UGM, dalam ‘Seminar Bedah Sejarah VOC 1602 Batavia’ di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).

Permintaan tolong pada VOC itu tentulah tak gratis, ada sejumlah imbalan yang ditawarkan pada VOC bila berhasil mengembalikan kerajaan. Akhirnya, Trunojoyo berhasil ditangkap, dan raja penerus Amangkurat memberikan konsesi dagang hingga memberikan wilayah pesisir Jawa. Demikian pula dengan Raja Pakubuwono II minta bantuan VOC, harus lari ke Jawa Timur dan minta tahtanya di Jawa Tengah dikembalikan. Bila berhasil, maka wilayah Jawa Timur akan diberikan pada VOC. Begitu juga di Makassar, ada Aru Palaka versus Raja Bugis. Di Ternate dan Tidore. Di Blambangan Banyuwangi, yang pernah dijajah Bali.

Karena VOC adalah perusahaan dagang, maka VOC tidak mau bila hanya diberi janji lisan. Janji itu haruslah hitam di atas putih. Sejak 1602 hingga 200 tahun setelahnya, VOC selalu menggunakan perjanjian hitam di atas putih. Semua arsip perjanjian konsesi dagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara itu didapat dengan cara yang legal, bertanda tangan.Semua perjanjian VOC itu dibukukan hingga 7 seri. Sekarang masih disimpan di Arsip Nasional dan Belanda.

Jadi, apa yang terjadi adalah sebagai “Invited Colonialism”. Karena sering dimintai tolong menumpas rival-rival kerajaan itulah, VOC jadi memiliki aset dan konsesi dagang yang signifikan di Nusantara. Kerajaan sedang bertempur sendiri. Konflik dengan internal sendiri. Sehingga muncullah intervensi asing. Nah, karena kepentingan VOC adalah berdagang, mencari rempah-rempah dan hasil alam, maka, bila perang terjadi secara berlebihan, tak ada yang menanam rempah-rempah dan hasil alam itu. Lantas untuk menciptakan keadaan damai, maka atas campur tangan VOC, kerajaan itu dibagi untuk meredam konflik internal sendiri.Kerajaan yang dibagi itu seperti Kerajaan Mataram, yang dibagi antara Hamengkubuwono, Pakubuwono dan Mangkunegaran.

Pasca VOC digantikan Pemerintahan Asing

Pasca VOC bangkrut, maka kekuasaan politik atas wilayah Hindia Belanda diambil alih langsung oleh Pemerintahan Kerajaan Protestan Belanda. Maka, diangkatlah para Gubernur Jenderal hingga berakhir di tahun 1943.

Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan jihad fi sabililah umat islam di Hindia Belanda itu yang dihadapinya adalah pihak Government. Perlawananya lewat partai politik ekonomi selama sepuluh tahun (1905-1911) dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI); ditingkatkan lewat jalur politik lewat seperti SI/PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) pimpinan HOS Tjokroaminoto sejak gagasan tentang Zelfbestuur (pemerintaah sendiri) pada tahun 1916.

Pendekatan Pemerintaah Hindia Belanda tentunya berbeda dengan VOC ,namun taktiknya sama devide et impera. Belanda mendekati kaum elit nasionalis sekuler hasil didikan Barat (Belanda) lewat politik asosiasi dan politik etis. Maka, terjadilah konflik internal antara elit politik nasionalis sekuler berhadapan dengan elit politik nasionalis islam dan ulama. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, dan berdirinya Negera RI pada 18/8, sampai dengan peristiwa perjanjian politik KMB, sejatinya pihak Belanda tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia, namun kepada Negara RIS yang dibentuk berdasarkan perjanjian politik internasional.

Politik Ekonomi lewat Lembaga Donor Resmi

Dalam perkembangannya kemudian, kehadiran Belanda tidak lagi secara politik, tetapi politik ekonomi melalui lembaga ekonomi internasionalnya, seperti IGGI dan CGI di era Orde Baru. Setelah mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pada 1967, Soeharto menghadapi kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil. Indonesia mewarisi utang luar negeri besar dan hiperinflasi hingga 650 persen, yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Tim ekonomi Soeharto tersebut melakukan lobi-lobi internasional untuk mendapatkan bantuan luar negeri. Hasilnya, pada Februari 1967, dibentuk Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) di Amsterdam, Belanda. IGGI merupakan konsorsium negara donor, meliputi Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Jerman, dan lembaga internasional seperti Bank Dunia serta IMF, yang bertujuan mengoordinasikan bantuan dan pinjaman bagi Indonesia.

Setelah IGGI bubar, maka CGI menjadi forum baru bagi Indonesia untuk bernegosiasi dengan lembaga internasional dan negara-negara pendonor lainnya. Kiprahnya cukup menonjol saat terjadi krisis moneter 1998, di mana CGI membantu restrukturisasi utang internasional dengan pinjaman sebesar USD8 miliar. Pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi membubarkan CGI,seiring dengan lunasnya kewajiban atas perjanjian KMB, yaitu membayar kerugian perang kepada pihak Belanda (?).

IMF – Bank Dunia dan World Inequality Report 2026

Pasca CGI dibubarkan, maka lembaga donornya adalah IMF dan World Bank. Bahkan, Indonesia bukan hanya anggota pengutang dari Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF), melainkan kedua lembaga tersebut juga merupakan bagian dari Indonesia sendiri. IMF dan Bank Dunia, yang memberikan pinjaman besar dengan syarat penerapan ekonomi liberal. Awalnya, kebijakan ini mendorong pertumbuhan pesat di sektor industri dan infrastruktur. Namun, seiring waktu, kapitalisme global juga menimbulkan tantangan besar, termasuk meningkatnya kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, serta ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing.

Baru-baru ini, Bapenas mempublikasikan secara terbatas sebuah laporan berjudul World Inequality Report 2026. Disusun oleh para ekonom kelas dunia dari World Inequality Lab di Paris. Ini bukan laporan aktivis, bukan pula propaganda ideologi. Ini laporan yang dipakai IMF, Bank Dunia, dan OECD untuk membaca arah dunia.

Pesan utamanya sederhana, bahkan terdengar klise, tapi dampaknya besar: ketimpangan global hari ini sudah menjadi masalah sistemik. Bukan lagi soal iri sosial, tetapi soal stabilitas negara. World Inequality Report 2026 menegaskan bahwa kebijakan masa depan harus berbasis distribusi, bukan sekadar agregat. Bukan lagi “berapa pertumbuhan nasional”, tetapi “siapa yang tertinggal, di mana, dan kenapa”.

Laporan ini juga menghancurkan mitos lama bahwa ketimpangan adalah takdir. Tidak. Data menunjukkan ketimpangan adalah hasil pilihan kebijakan. Negara yang berani membuat pajak progresif, melindungi pekerja, dan berinvestasi serius pada pendidikan serta kesehatan, mampu menahan ketimpangan. Negara yang membiarkannya, akan membayar mahal: konflik sosial, polarisasi politik, dan runtuhnya kepercayaan publik.

Laporan ini memberi peringatan yang tidak boleh kita abaikan: bonus demografi tanpa keadilan distribusi adalah ilusi. World Inequality Report 2026 menegaskan bahwa kebijakan masa depan harus berbasis distribusi, bukan sekadar agregat. Bukan lagi “berapa pertumbuhan nasional”, tetapi “siapa yang tertinggal, di mana, dan kenapa”. Laporan ini mendapat perhatian serius dari Bappenas, karena sesungguhnya, perencanaan pembangunan adalah seni membaca ketimpangan sebelum ia berubah menjadi krisis. Keadilan sosial bukan bonus dari pertumbuhan. Ia adalah fondasi. Tanpa fondasi itu, grafik setinggi apa pun hanya akan berdiri di atas tanah rapuh.