Urgensi Keadilan: Mempertanyakan Nilai Pancasila dalam Keputusan Politik Pemerintah

Oleh:
Faija Nurahman
(Mahasiswa Program Studi Sosiologi, FISIP, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Terasjabar.co – Banjir bandang di Sumatra Utara merupakan refleksi penting dari bobroknya ulah eksploitasi SDA dan termasuk keputusan politik yang merugikan masyarakat. Sebuah bentuk keadilan yang tertata di pancasila hanya sebuah teks teoritis dan tajam untuk rakyat, tidak untuk pemerintah. Perizinan lahan untuk perusahaan yang sudah jelas menyebabkan dampak kerugian besar tidak digubris dan pada akhirnya alam sendiri yang berbicara.

Banjir bukan merupakan sebuah takdir, tapi merupakan bentuk konsekuensi dan cara alam berbicara. Lalu dipertanyakanlah guna pedoman bangsa dan bagaimana implementasi sila kelima dari Pancasila ini seharusnya digugat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang justru rakyat dirugikan paling besar atas sebab keputusan politik pemerintah. Pengimplementasian sila kelima maupun sila lainnya merupakan pedoman wajib bagi pribadi seorang rakyat maupun pemerintah. Nilainya harus dipertahankan dan harus selalu hadir dalam setiap perilaku rakyat ataupun keputusan politik karena kelima pedoman ini merupakan wujud perjuangan.

Pada realitas nya, pelanggaran pelanggaran pedoman negara ini menjadi fenomena sosial yang tumpul keatas dan tajam kebawah. Rakyat selalu di edukasi, di beri paham teoritis yang diajarkan dari bangku pendidikan SD berbentuk apa itu Pancasila, pengimplementasiannya, dan selalu menjadi penekanan bagi rakyat untuk selalu mengamalkannya. Pancasila memang menjadi urgensi bagi rakyat, dan seharusnya diamalkan, namun kenapa hanya satu pihak yang ditekankan? Bagaimana pemerintah juga seharusnya melibatkan nilai nilai penting itu di setiap keputusan politik maupun cara memerintah daerah dan dirinya sendiri.

Bukan sebuah asumsi lagi, bukti dari adanya bencana banjir Sumatra memberikan banyak fakta bahwa pelanggaran nilai dari Pancasila itu dilakukan oleh pemerintah sendiri. Adilkah mengambil keputusan yang pada akhirnya akan merugikan rakyat, dan hanya menguntungkan Perusahaan?. Dengan keputusan tersebut seharusnya menjadi tanda tanya besar bagaimana nilai Pancasila tercermin di diri pemerintah dan keputusannya. Pengamalan Pancasila sendiri dilanggar, disalahgunakan dan lagi lagi penyebabnya adalah keegoisan, penguntungan pihak tertentu saja.

Dari banjir di Sumatra, kasus korupsi, dan opini pemerintah yang selalu tajam kepada rakyat. Perlukah dipertanyakan bagaiman Pancasila hanya menjadi kiasan saja?. Bagaimana keadilan seharusnya, yang justru dilanggar oleh pemerintah itu sendiri. Bagaimana suara rakyat mulai dibungkam dan justru dianggap omong kosong belaka. Satu persatu nilai Pancasila diabaikan, bukan oleh rakyat saja, tapi pemerintah juga. Pelanggaran sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat seharusnya digugat, dan dipertanyakan kembali nilainya. Nilai Pancasila dan sejarahnya seharusnya merefleksikan bahwa Pancasila hadir disetiap perilaku rakyat dan Keputusan politik pemerintah.