Musyawarah Pendirian Tempat Ibadah di Cikopo Memanas, Belum Ada Kesepakatan

Terasjabar.co – Musyawarah terkait rencana pendirian tempat ibadah di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berlangsung tegang, Minggu (20/9/2026). Forum yang sedianya menjadi ruang dialog untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan pandangan justru diwarnai perdebatan hingga terjadi kericuhan.

Musyawarah digelar di Aula Desa Cikopo dan dihadiri berbagai unsur, antara lain masyarakat, pemerintah desa, RT/RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Pemerintah Kecamatan Bungursari, kepolisian, TNI, serta anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta.

Persoalan yang mengemuka dalam forum antara lain menyangkut data dukungan masyarakat terhadap rencana pendirian tempat ibadah. Dalam musyawarah disebutkan terdapat 125 warga yang tercatat memberikan dukungan.

Namun, data tersebut dipertanyakan sejumlah peserta. Beberapa warga menyampaikan bahwa mereka tidak tercantum dalam pendataan maupun tidak memperoleh undangan untuk mengikuti musyawarah. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu titik perdebatan utama dalam forum.

DPRD Dorong Verifikasi Data

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, menjelaskan bahwa musyawarah tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya mengenai rencana pendirian rumah ibadat di Cikopo.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Purwakarta juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait persoalan tersebut.

Dalam forum musyawarah, DPRD menekankan pentingnya memastikan data dan dokumen pendukung terlebih dahulu sebelum proses pembahasan dilanjutkan.

Menurut DPRD, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya berdasarkan klaim dukungan atau penolakan, tetapi perlu didasarkan pada data yang dapat diverifikasi sehingga seluruh pihak memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi.

DPRD juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan pendirian rumah ibadat perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Camat: Negara dan Pemerintah Hadir

Sementara itu, Camat Bungursari, Wita Gusrianita, mengatakan musyawarah tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan yang muncul di tengah masyarakat.

Wita menjelaskan, pemerintah hadir untuk memfasilitasi masyarakat agar persoalan dapat dibicarakan melalui mekanisme musyawarah.

“Kenapa harus musyawarah hari ini? Kita merujuk ke undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika ada perselisihan, ini diatur dalam Pasal 21,” ujar Wita dalam forum.

Ia menegaskan bahwa dinamika perbedaan pendapat merupakan bagian dari proses penyelesaian persoalan di masyarakat.

“Negara hadir, pemerintah hadir, itulah buktinya. Maka dinamika itu ada yang menolak, ada yang menerima,” katanya.

Wita juga meminta peserta tidak terus kembali memperdebatkan proses atau kejadian pada pertemuan sebelumnya. Ia berharap forum diarahkan untuk membahas langkah penyelesaian.

“Sekarang tentukan saja, tidak usah lagi flashback tanggal 3, tanggal berapa. Ini menentukan hasilnya,” ujarnya.

Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya meredakan perbedaan pendapat. Sejumlah peserta masih mempertanyakan proses pendataan warga dan dasar pengambilan keputusan.

Musyawarah Berakhir Tanpa Titik Temu

Ketegangan kemudian meningkat ketika masing-masing pihak menyampaikan pandangan mengenai dukungan dan penolakan terhadap rencana pendirian tempat ibadah.

Perbedaan sikap tersebut membuat pembahasan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sejumlah peserta menyampaikan keberatan terhadap proses yang berlangsung, sementara pihak lainnya meminta agar forum tetap diarahkan pada penyelesaian.

Wita kembali menegaskan bahwa munculnya perbedaan pendapat menunjukkan adanya perselisihan yang memang perlu diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.

“Menunjukkan perselisihan. Pada saat keputusan ini ada banyak perselisihan,” ucapnya.

Hingga musyawarah berakhir, belum tercapai kesepakatan bersama mengenai rencana pendirian tempat ibadah tersebut.

Verifikasi Data Menjadi Kunci

Persoalan data dukungan masyarakat menjadi salah satu pekerjaan penting yang masih harus diselesaikan. Terlebih, dalam forum muncul pernyataan dari warga yang merasa belum terakomodasi dalam pendataan maupun tidak mendapatkan undangan musyawarah.

Karena itu, proses verifikasi dan validasi data secara terbuka menjadi penting agar setiap keputusan berikutnya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 memang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat. Pasal 21 menyebutkan bahwa perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah masyarakat setempat. Apabila musyawarah tidak mencapai hasil, penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh bupati/wali kota dengan bantuan Kementerian Agama dan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.

Dengan demikian, belum tercapainya kesepakatan dalam musyawarah Minggu (20/9/2026) tidak serta-merta mengakhiri proses penyelesaian.

Pemerintah desa, kecamatan, DPRD, Kementerian Agama, FKUB, serta unsur terkait masih memiliki ruang untuk memfasilitasi dialog lanjutan dengan mengedepankan verifikasi data, keterbukaan informasi, dan pemberian kesempatan yang proporsional kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menjaga Cikopo Tetap Kondusif

Polemik rencana pendirian tempat ibadah di Cikopo kini tidak hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga menyentuh hubungan sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, penyelesaian persoalan membutuhkan kehati-hatian agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Musyawarah lanjutan diharapkan dapat menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan, memeriksa kembali data dukungan dan penolakan secara transparan, serta memastikan setiap aspirasi warga dicatat dan dipertimbangkan sesuai ketentuan.

Yang terpenting, seluruh proses penyelesaian diharapkan tetap berlangsung secara tertib, terbuka, dan mengedepankan kepentingan menjaga kerukunan serta kondusivitas masyarakat Desa Cikopo.

Hingga Minggu (20/9/2026), belum ada kesepakatan final terkait rencana pendirian tempat ibadah tersebut. Persoalan masih membutuhkan proses dialog dan verifikasi lebih lanjut antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan. (os)