Marak Penipuan Digital, dr. Hj. Ratnawati Desak Penguatan Literasi Keuangan di Jawa Barat

Terasjabar.co – Maraknya kejahatan digital semakin mengkhawatirkan masyarakat Jawa Barat. Di balik berbagai kemudahan transaksi online, ribuan warga justru terjerat penipuan digital seperti investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga tautan palsu (phishing) yang mencuri data pribadi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan siber semakin berkembang dan menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, hingga pelaku usaha mikro.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK., menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penindakan terhadap para pelaku. Menurutnya, pencegahan jauh lebih penting dan efektif.

“Penanganan kejahatan digital tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Kita harus memperkuat literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat memahami cara bertransaksi digital yang aman,” ujar Ratnawati.

Ia menambahkan bahwa banyak korban terjebak bukan karena kecerobohan, tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai risiko transaksi digital dan maraknya aplikasi atau situs ilegal yang tampil menyerupai layanan resmi.

Ratnawati menilai bahwa pemerintah provinsi, bersama mitra seperti OJK, kepolisian, dan penyedia layanan digital, harus memperluas edukasi melalui kanal yang mudah dijangkau masyarakat, baik secara online maupun melalui kegiatan tatap muka di desa dan kecamatan.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban berulang, hanya karena kurang edukasi. Negara harus hadir memperkuat perlindungan, bukan hanya menangani setelah ada korban,” tegasnya.

Sebagai bagian dari Komisi III yang membidangi urusan keuangan daerah dan regulasi terkait layanan publik, Ratnawati memastikan bahwa DPRD Jawa Barat terus mendorong kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan digital.

“DPRD Jawa Barat berkomitmen menghadirkan kebijakan yang melindungi masyarakat agar tetap aman, cerdas, dan berdaya di era digital,” pungkasnya.

Dengan tingginya potensi kejahatan siber, edukasi dan pengawasan menjadi kunci agar masyarakat Jawa Barat dapat memanfaatkan teknologi digital secara nyaman tanpa menjadi korban.