Monitoring RKUA-PPAS 2026 di Sukabumi, Zulkifly Chaniago Dorong Efektivitas dan Transparansi Perencanaan Infrastruktur Jabar

Terasjabar.co – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Zulkifly Chaniago, BE. menegaskan pentingnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran infrastruktur di Jawa Barat.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti kegiatan monitoring Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah Pelayanan II Sukabumi, Kamis (2/10/2025).

Menurut Zulkifly, proses penyusunan RKUA-PPAS harus berpijak pada data dan kebutuhan nyata di lapangan. Ia menilai, pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan atau jembatan, tapi juga membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan publik,” ujar Zulkifly.

Politisi yang dikenal vokal dalam isu infrastruktur itu juga menekankan pentingnya pengawasan berlapis agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ia berharap seluruh program kerja yang diusulkan dalam RKUA-PPAS 2026 dapat mengedepankan pemerataan dan keberlanjutan.

“Jawa Barat memiliki wilayah yang luas dan karakteristik berbeda. Karena itu, perencanaan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan prioritas kebutuhan daerah. Kita tidak ingin ada wilayah yang tertinggal dalam hal pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, Zulkifly mengapresiasi kerja keras UPTD PJJ Wilayah II Sukabumi yang terus menjaga kinerja dan pelayanan di tengah keterbatasan anggaran. Ia mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD agar seluruh program infrastruktur berjalan sesuai target.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah daerah, UPTD, dan DPRD harus saling terbuka dan bekerja bersama. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Zulkifly.

Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Jabar terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus bentuk komitmen Komisi IV dalam memastikan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan.