Pansus I DPRD Jabar Gali Data dan Informasi Terkait Pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barat TA 2023

Terasjabar.co – Pimpinan DPRD beserta Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bank BJB KCK Jakarta, dilanjutkan pertemuan dengan Biro BUMD dan Investasi, BJB, PT. Migas Utama Jabar dan PT. Jasa Sarana dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun Anggaran 2023, di DKI Jakarta, Rabu (08/05/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat berdialog dengan para pejabat dari Bank BJB, PT. Migas Utama Jabar, dan PT. Jasa Sarana untuk mendapatkan laporan rinci mengenai kinerja keuangan, proyek-proyek strategis, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka juga membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai proyek dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Anggota Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH., MH. mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kinerja dan kontribusi BUMD serta investasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami ingin memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh BUMD dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Sugianto menambahkan bahwa data dan informasi yang diperoleh dari kunjungan ini akan digunakan sebagai bahan penting dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat terkait LKPJ.

“Kami berharap dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depannya,” tuturnya.

Selain itu kata Sugianto, kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BUMD dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

“Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BUMD dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat”, pungkasnya.