Kadisnakertrans Jabar Jelaskan Soal Kenaikan UMP Jabar yang Sebesar 3,57 Persen

Terasjabar.co – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, Teppy Wawan Dharmawan menjelaskan bahwa penentuan upah minimum provinsi secara langsung kewenangan diputuskan oleh gubernur.

Menurutnya, penentuan upah ini berdasarkan PP nomor 51 tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jabar pun mengusulkannya dengan formula dalam menentukan alpa yang muncullah perhitungan besaran alpa untuk digunakan sebagai nilai indeks tertentu dalam menetapkan upah.

“Alpa kami itu 0,25 persen dari range 0,1 sampai 0,3 persen di Jabar. Dan hitungannya, menjadi nilai inflasi (2,35 persen) ditambah pertumbuhan ekonomi (4,86 persen) dan alpa (0,25 persen). Jadi, UMP itu hasil dari inflasi + (PE x Alpa) = 0,3565,” katanya di Jalan Pajajaran, Selasa (21/11/2023).

UMP Jabar 2023, lanjutnya, Rp 1.986.670,17. Sehingga penyesuaian nilai upah minimum 0,3565 maka mendapatkan hasil UMP 2024 sebesar Rp 2.057.495 sama halnya saat UMP 2023 ditambah nilai penyesuaian upah minimum berdasar PP 51 tahun 2023, yakni Rp 70.824,79.

“Jadi, kenaikannya secara umum UMP Jabar dari tahun lalu 3,57 persen,” ujar Teppy.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin telah menetapkan bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar 3,57 persen atau senilai Rp 2.057.495.

Hal itu dia ungkap setelah meninjau pelaksanaan seleksi PPPK di Poltekkes Jalan Pajajaran, Bandung, Selasa (21/11/2023).

“Kami (pemprov) sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja yang disampaikan langsung baik melalui unjuk rasa maupun dewan pengupahan. Kami juga sudah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan,” katanya.

Adapun dasar perhitungan UMP 2024 ialah PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.

“Kami yakin jika PP 51 tahun 2023 sudah mengakomodir semua kepentingan dan untuk UMP 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.057.495 atau naik sebesar 3,57 persen,” katanya.

Bey menegaskan, mereka mempunyai aturan yakni PP 51 tahun 2023 dan untuk upah kabupaten/kota akan ditetapkan pada 30 November 2023.

Disinggung jika para buruh tetap menolak atas putusan tersebut, Bey mempersilakan buruh untuk menyuarakan melalui unjuk rasa.

“Kalau mau unjuk rasa ya silakan. Yang penting tertib dan tak anarkis. Memang peraturannya seperti itu, maka kami melihat ke aturan,” ujarnya.

Dia pun berharap para buruh untuk tak melakukan aksi mogok pada 29 dan 30 November 2023, lantaran pemerintah telah melakukan kenaikan walau tak sesuai harapan.

“Kami juga minta pengusaha untuk ikuti keputusan ini. Jika tidak, maka tentu akan ada sanksi mulai teguran sampai pada pencabutan izin operasional seperti dalam UU nomor 23,” ucapnya.