Begini Solusi Cerdas Berantas Korupsi

Oleh:
Putri Efhira Farhatunnisa
(Pegiat Literasi, Majalengka)

Suap menyuap seakan telah menjadi tradisi di negeri demokrasi. Tak hanya dilakukan oleh individu, namun secara berjamaah. Seperti para tersangka kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang menambah daftar panjang kasus korupsi di negeri katulistiwa. Kasus ini telah membuat wajah hukum semakin tercoreng. Terjadinya kasus ini membuat pemerintah melakukan reformasi pada sistem peradilan di Indonesia.

Sebagaimana dikabarkan media pada Selasa (4/10/2022) lalu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemeritah akan membentuk konsep besar sistem peradilan di Indonesia, pasca kasus yang menimpa Hakim Agung Sudrajad Damyati. Mahfud Md juga menjelaskan bahwa konsep besar sistem peradilan ini akan disusun setelah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan pada akhir tahun 2022.

Efektifkah reformasi hukum peradilan dalam memberantas hama negara bernama koruptor? Untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi hal lumrah bahkan di lembaga peradilan dan penegak hukum, tidak cukup hanya dengan pembentukan kerangka baru sistem peradilan saja. Namun harus diberantas dari akarnya, yaitu sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. kenapa begitu? Karena sistem ini meniscayakan adanya kaedah tujuan menghalalkan segala cara dan keuntungan menjadi hal utama.

Apalagi adanya politik transaksional yang membuat reformasi hukum tak akan mampu menegakkan supremasi hukum. Keputusan hukum bisa berubah sesuai permintaan pemesan, sang pemilik kantong tebal tentu bisa membuat hukum berpihak padanya atau dengan liburan nyaman di dalam jeruji VIP. Selama belum dicabut dari akarnya, ranting legitimasi korupsi akan terus tumbuh menjalar. Tak peduli sekuat apapun sangkarnya, tumbuhan beracun itu akan selalu menemukan celah.

Sejatinya hanya Islam yang mampu memberantas hama negara. Untuk menyelesaikan masalah ini harus ada sanksi hukum yang tegas dan memberi efek jera dengan didukung tiga pilar utama sebuah negara. Pertama pilar negara yang menerapkan hukum dan menyeleksi kelayakan pejabat dengan apik. Bukan hanya profesionalitasnya saja yang diperhatikan, namun juga adil dan takwa yang menjadi syarat kelayakan.

Selain itu, pejabat negara dilarang menerima hadiah dan suap. Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad)

Perhitungan kekayaan pejabat pun dilakukan, saat sebelum dan sesudah menjabat. Ketika ada selisih yang kurang masuk akal, maka negara berhak mengambilnya. Hukuman yang diberikan tidak bisa dinegoisasi, siapapun orangnya tanpa pandang bulu. Sanksinya beragam, bisa dalam bentuk publikasi, peringatan, stigmatisasi, pengasingan, penyitaan harta, cambuk hingga hukum mati.

Pilar kedua, peran masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika ada pejabat yang keluar dari jalur syari’at bisa langsung ditindaklanjuti. Bukannya diam membisu ketika melihat maksiat aparat, terlebih ketika pemerintahan melakukan kezaliman yang nyata terhadap rakyat. Masyarakat bukan harus bersabar, karena sabar atas kezaliman merupakan kebodohan.

Pilar ketiga adalah individu yang bertakwa. Pejabat pun merupakan seorang individu, ia harus merasa takut pada Allah mengingat amanah yang ia emban. Sebagai seorang pejabat, ia pun harus mau diingatkan bukan malah anti kritik seperti pejabat negeri wakanda. Rasa takut akan pertanggungjawaban di akhirat kelak harus tertanam dalam diri setiap individu muslim, apalagi seorang penguasa yang pertanggungjawaban puluhan ribu bahkan jutaan kepala ada padanya.

Hal ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau diangkat menjadi Khalifah ada beberapa poin yang ia sampaikan. Dan di salah satu poinnya ia meminta umat untuk membantu ia dalam menjalankan amar makruf nahi munkar dan meminta dibekali nasehat terkait tugas yang dipercayakan Allah padanya.

Ada pula khutbah Sayyidina Umar yang meminta diluruskan ketika ia berbuat salah. “Wahai manusia, siapa pun di antara kalian yang melihat kebengkokan dalam diriku (dalam hal karakter, keputusan, dan sikap), maka biarkan dia meluruskan kebengkokan itu.”

Seseorang dari majelisnya berteriak, “Demi Allah, seandainya kami melihat kebengkokan itu ada padamu, kami akan meluruskannya dengan pedang kami.”

Ketika Islam diterapkan dan didukung oleh ketiga pilar di atas maka para koruptor tak akan berani untuk melancarkan aksinya. Karena Islam yang rahmatan lil ‘alamin menutup berbagai celah kejahatan. Tak ada sistem yang baik dan sempurna selain Islam. Saatnya kembali pada aturan-Nya yang sempurna.

Wallahu a’lam bishawab.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *