Achdar Sudrajat: Penyaluran Program Rutilahu Perlu Skema Baru

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau lokasi program Rutilahu di Kecamatan Cibereum, Kota Cimahi, Selasa (06/09/2022).

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat  dari Fraksi Partai Demokrat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengungkapkan ada sejumlah kendala pada penyaluran bantuan rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Oleh karena itu kata Achdar, diperlukan skema baru dalam penyalurannya.

Achdar mengatakan, di Jabar terdapat banyak rumah yang tidak layak huni, tetapi tidak bisa diadvokasi melalui program Rutilahu sebab terkendal regulasi.

“Setelah kita tinjau ke lapangan langsung memang ada kendala regulasi. Padahal banyak rumah yang tidak layak huni tetapi tidak bisa diadvokasi melalui program Rutilahu,” kata Achdar kepada Terasjabar.co.

Politisi senior Partai Demokrat ini menjelaskan, untuk mendapatkan hak milik tanah itu diperlukan sertifikatnya. Sementara yang mendapatkan program Rutilahu pun tergolong miskin.

“Kan harus punya hak milik. Sedangkan bukti kepemilikan itu dengan sertifikat. Umumnya, orang yang tidak layak huni ini orang miskin, tidak punya kemampuan apalagi mengurus sertifikatnya,” jelasnya.

Legislator asal Kabupaten Bekasi menyarankan, perlu ada skema baru atau menjadi bedah rumah. Sehingga tidak mempermasalahkan status kepemilikan tanah. Terpenting, rumah menjadi layak untuk dihuni.

“Mereka tinggal disana urusan nantinya tanah itu dialihkan, itu urusan berikutnya lagi. Yang sekarang yang penting warga bangsa Indonsia menempati rumah layak huni saja,” sarannya.

Selain itu, kata dia, dari segi pembiayaan Rp 17,5 juta perunit tidak bisa menghasilkan rumah yang layak untuk dihuni. Terkecuali ada tambahan biaya pembangunan pribadi. Kendati demikian, dirinya menyarankan untuk anggaran untuk Rutilahu dinaikan menjadi Rp 40 juta per-unit. Untuk bisa lebih membantu masyarakat yang mendapatkan bantuan sampai menyelesaikan rumahnya.

“Jadi anggarannya Rp 17 juta. Ini tidak akan mencukupi jika persyaratannya menjadi rumah kotak sabun. Maka akhirnya harus ada swadaya,” katanya.

Ia memperkirakan, untuk membuat rumah sabut itu membutuhkan anggaran Rp 40 juta. Maka jika anggaran Rutilahu hanya Rp 17 juta berarti harus ada tambahan Rp 23 juta.

“Mana mungkin mereka akan bisa. Maka kalau yang harus kotak sabun sekitar Rp 40 sampai Rp 50. anggarannya harus seperti itu,” jelasnya.

Ia mengaku, beberapa waktu lalu dirinya melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Ditemukan ada beberapa rumah yang sangat layak untuk mendapatkan bantuan Rutilahu tersebut. Namun, lanjut dia, karena rumah tersebut tidak mempunyai jaminan swadaya dan dana pribadi untuk tambahan pembangunan, maka tidak bisa dilaksanakan.

“Jadi kedepannya kita usulkan dari nilainya, harus naik. Harus mencukupi kepada standar akhirnya. Dari struktur rumahnya kokoh bisa dihuni, ada jambannya mungkin dengan sekitar Rp 40 jutaan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika warga yang mendapatkan bantuan rutilahu tersebut tidak mempunyai dana pribadi atau pinjaman dana swadaya lainnya. Dikhawatirkan akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya.

Terlebih, yang ditakutkannya, LPM menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tengah membangun rumah. Sehingga dinilai tak tepat sasaran.

“Saya kontrol itu banyak rumahnya menjadi megah. Habis Rp 200 juga, Rp 150 juta. Ini menjadi tidak tepat sasaran harus ditinjau kembali oleh Dinas Perkim Jabar,” pungkasnya.