DPRD Jabar Desak Pemprov Jabar Aktif Berkomunikasi dengan DPR dan DPD RI Mempercepat Realisasi CDPOB

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong agar Pemda Provinsi Jawa Barat untuk lebih aktif berkomuniasi dengan pemerintah pusat, termasuk menggelar pertemuan dengan anggota DPD serta DPR RI, untuk mempercepat proses pengajuan delapan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat menandatangani persetujuan usulan delapan CDPOB dalam tiga rapat paripurna.

CDPOB tersebut adalah Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Indramayu Barat, dan Kabupaten Bogor Timur.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman, mengatakan Pemprov Jabar didorong untuk memfasilitasi berbagai pertemuan dengan para anggota DPR RI dan DPD RI, terutama yang berasal dari daerah pemeilihan Jawa Barat.

Komunikasi ini dijalin untuk melancarkan pemekaran daerah di Jabar.

“Kami di DPRD Jabar Komisi I meminta supaya Gubernur memfasilitasi pertemuan dengan anggota DPR RI asal Jabar, juga DPD RI. Bisa dilihat daerah yang dimekarkan yang berjumlah delapan CDPOB ini, dapilnya siapa saja. Kita minta supaya ikut memperjuangkan di DPR RI,” katanya di Bandung, Senin (29/8/2022).

Ia mengatakan memang pihaknya mengetahui bahwa saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Tetapi wacana pemekaran ini terus bergulir di DPR RI.

“Pertemuan ini penting karena akan ada tim yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai persiapan daerah. Jangan sampai di provinsi sudah disahkan, udah diem aja. Nggak boleh gitu ya. Karena daerah lain juga sama bersaing untuk berkompetisi, semuanya minta diprioritaskan,” katanya.

Pertemuan-pertemuan dengan DPD dan DPR RI, katanya, akan memantapkan kesiapan pemekaran setiap daerah. Supaya nanti kalau ada kekurangan dalam hal persiapan, segera dapat diatasi bersama.

Tidak kalah penting, katanya, adalah pemekaran desa di Jabar yang masih di angka 5.312 desa. Padahal di Jawa Timur yang memiliki penduduk lebih sedikit, sudah memiliki 7 ribuan desa.

Akibatnya, jumlah dana desa yang masuk ke Jabar lebih sedikit dari provinsi lain dengan jumlah desa lebih banyak.

Hal serupa dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidkon. Ia pun meminta Pemprov Jabar untuk lebih aktif berkomuniasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti delapan CDPOB yang telah disetujui Pemprov Jabar dan DPRD Jabar.

“Kami berharap, CDPOB ini ada follow up yang jelas dari Pemprov Jabar. Jadi harus intens lagi oleh Pemprov Jabar. Bukan sekedar menyetujui, terus dipasrahkan semua ke pemerintah pusat. Harus ada lobi-lobi lanjutan lah,” kata Muhamad Sidkon.

Sidkon yang juga anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dan Ketua Pansus CDPOB ini mengatakan Pemprov Jabar harus melakukan upaya tindak lanjut seperti mengutus Sekda Jawa Barat atau DPRD Jawa Barat untuk bertemu dengan DPR RI, DPD RI, hingga Wakil Presiden terkait usulan tersebut.

“Istilahnya harus jemput bola. Misalnya dengan mendatangi DPR RI atau bahkan kalau bisa menemui ke Pak Wapres,” kata dia.

Menurut dia, selama ini Pemprov Jabar dinilai masih lemah atau tidak banyak melakukan upaya tindak lanjut seusai mengesahkan usulan CDPOB tersebut.

“Jangan sampai karena sudah disahkan di paripurna maka sudah merasa selesai. Jadi harus ada upaya lebih nyata lagi dari Pemprov Jabar. Kelihatannya seperti menunggu takdir pencabutan moratorium,” kata dia.

Padahal, ujar Sidkon, usulan CDPOB di Jawa Barat ini pastinya terkait dengan pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya Jawa Barat bagian selatan.

“Dan kita di Jawa Barat hari ini tertinggal jauh oleh tetangga seperti Jawa Timur yang punya lebih dari 30 kabupaten kota. Kita masih 27, padahal penduduk terbanyak di Indonesia. Sekarang saatnya kita bangkit, melalui usulan CDPOB ini,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan pemekaran daerah adalah salah satu program prioritas Gubernur Jabar yang harus dikejar realisasinya karena masa jabatan gubernur yang tinggal sekitar 11 bulan lagi.

“Itu kan artinya juga harus ada kerja keras kita bersama, karena kan komitmen RPJMD juga komitmen bersama kan, yang waktu itu disetujui dengan program prioritas calon pemekaran daerah,” katanya.

Di sisi lain, katanya, pemerintah pusat sudah memekarkan tiga provinsi baru di Papua beberapa waktu lalu. Walaupun memang, moratorium pemekaran daerah lainnya belum dicabut.

“Provinsi Jawa Barat sudah ada niat karena kalau dilihat dari jumlah penduduk, kita kan jauh dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kita masih memiliki kabupaten kota hanya 27. Jateng dan Jatim sudah di atas 30 kota kabupaten. Artinya Jawa Barat dengan 50 juta penduduk itu kan memungkinkan melakukan pemekaran,” katanya.

Ia mengatakan memang yang menjadi kunci dari pemekaran daerah ini adalah pencabutan moratorium oleh presiden. Hanya saja, sambil menunggu pencabutannya, Pemprov Jabar bisa melakukan persiapan lebih matang.