Bapemperda DPRD Jabar Konsultasikan Produk Hukum ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri Terkait UU Ciptaker

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan konsultasi produk hukum dengan Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementrian Dalam Negeri terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Senin (6/6/2022).

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. menyampaikan beberapa masalah terkait proses penyusunan UU Cipta Kerja, salah satunya adalah mengenai terbatasnya anggaran dan wewenang DPRD dalam hal tersebut, oleh sebab itu Bapemperda meminta saran dan arahan dari Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementrian Dalam Negeri sehingga Bapemperda DPRD Jabar bisa diberi ruang untuk  memasukan kembali usulan-usulan dalam penyusunan UU Cipta Kerja.

Dalam masukannya, Achdar menjelaskan bahwa sesuai instruksi Presiden dan Menteri akan dilakasanakan revisi terhadap UU Cipta Kerja di tahun ini, salah satunya adalah untuk menambah partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU Cipta Kerja ini. Di sini juga dijelaskan mengenai retribusi daerah yang pada prinsipnya diberlakukan apabila subjek retribusi memiliki potensi pada daerah tersebut. Selain itu dijelaskan juga beberapa hal terkait Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki peran dan fungsi mulai dari konsultasi penyusunan Raperda hingga penyuluhan hukum untuk masyarakat tidak mampu.

Achdar juga menjelaskan mengenai naskah akademik, dimana suatu naskah akademik dibuat ketika sudah ada kajian hukum yang menghasilkan rekomendasi untuk merubah atau merevisi Perda, sehingga naskah akademik merupakan hasil dari kajian hukum. Oleh sebab itu diperingatkan ketika suatu Perda diusung secara langsung tanpa adanya kajian hukum maka naskah akademiknya berpotensi untuk bertentangan dengan kewengan dan ketentuan yang sudah ada sebelumnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *