1.500 KM Jalan Provinsi di Jabar Sudah Kadaluwarsa, Achdar Sudrajat Dorong Pemprov Alokasikan Anggaran Rehabilitasi

Terasjabar.co – Komisi IVDPRD Provinsi Jawa Barat menyebut sekitar 65 persen jalan provinsi telah memasuki masa kadaluwarsa. Akibatnya, beberapa jalan provinsi mengalami kerusakan terutama di ruas jalan Kabupaten Subang dan Cianjur.

Bahkan, masyarakat di Kabupaten Cianjur wilayah selatan pun ramai-ramai menanam pohon pisang dan memancing di tengah jalan yang berlubang. Hal itu sebagai bentuk protes masyarakat kepada Pemprov Jabar yang tak kunjung memperbaiki jalan tersebut.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengaku telah berkali-kali menyampaikan bahwa banyak jalan provinsi yang harus direhabilitasi karena sudah kadaluwarsa.

“Sebab, panjang ruas jalan provinsi di Jabar ini mencapai 2.360,58 km tetapi 65 persenya telah memasuki masa kadaluwarsa. Sekitar 1.500 km jalan provinsi sudah kedaluwarsa,” kata Achdar kepada Terasjabar.co, Kamis (10/3/2022).

Oleh sebab itu kara Achdar, Komisi IV DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran yang ideal untuk perbaikan infrastruktur jalan. Pasalnya, jalan merupakan konektivitas masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian.

“Konsekuensinya adalah anggaran harus besar. Mampu tidak anggaran kita mengover keseluruhan. Sepertinya sulit. Harus ada tahun khusus untuk itu,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mengambil kebijakan tegas mengenai perbaikan infrastruktur terutama jalan yang mengalami rusak parah. Walaupun dirinya mengetahui bahwa anggaran infrastruktur jalan direlokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan PAD Jabar yang mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hal yang sama.

Dengan demikian, Achdar meminta APBD 2023 untuk infrastruktur jalan harus ditingkatkan. Sebab, pada APBD 2022 hanya Rp 1,05 triliun padahal idelanya sampai Rp 2 triliun.

“Sebelumnya dianggarkan Rp 1,3 triliun, tapi dipangkas. Sekarang kita sudah mulai membahas soal APBD. Kasus di Cianjur Selatan jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.