Parapuan: Jabar Darurat Kekerasan Perempuan!

Terasjabar.co – Aliansi organisasi perempuan berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, memperingati Internasional Women’s Day (IWD) atau Hari Perempuan Sedunia. Ada belasan tuntutan yang disuarakan, salah satunya soal kekerasan terhadap perempuan.

Koordinator aksi dari Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Perempuan (Parapuan) Sheila menilai Jabar belum menyediakan ruang aman yang ideal bagi perempuan. Tak sedikit perempuan yang memilih diam ketika menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun seksual.

“Yang darurat di Jabar itu soal kekerasan terhadap perempuan. Terkait kondisi kawan-kawan buruh juga,” kata Sheila di sela-sela aksi peringatan IWD, Selasa (8/3/2022).

Data Kekerasan di Provinsi Jawa Barat 2021

Kasus kekerasan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Kasus kekerasan seksual tertinggi mendominasi di Jawa Barat.

Sheila mengatakan, demonstran menyuarakan isu perempuan di berbagai sektor, seperti pendidikan, hukum, buruh, kesehatan dan lainnya. Semua sektor tersebut belum memberikan ruang aman terhadap perempuan. Hal itu terbukti masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dari mulai kekerasan seksual hingga fisik.

“Buruh (perempuan) banyak yang menjadi korban kekerasan di tempat kerjanya. Harusnya perusahaan membuat pos pengaduan atau satgas. Soal upah juga kita suarakan,” ungkap Sheila.

Sheila juga menyoroti soal belum banyaknya lembaga pendidikan yang menyediakan ruang bagi perempuan, baik itu sistem pelaporan, penangan hingga pembentukan satgas. Menurutnya, perguruan tinggi belum sepenuhnya menerapkan Permendikbud Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Teman-teman di kampus mengharapkan itu,” kata perempuan yang juga menjadi Ketum Gender Research Student Center Universitas Pendidikan Indonesia (GREAT UPI) itu.

Sheila tak menampik sejumlah kampus, utamanya mahasiswanya sudah memiliki kesadaran untuk peduli terhadap isu perempuan. Namun, ia juga tak menampik tak sedikit penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi lingkungan pendidikan berjalan lambat.

“Semua harus bergerak. Dari pendidik hingga mahasiswanya,” kata Sheila.

Sheila menambahkan, Parapuan mendorong pengesahan Rencana Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).