Ada RS di Kota Bandung Tolak Pasien Covid, DPRD Jabar: RS Swasta Harus Terlibat Penanganan Covid-19

Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid, meminta semua rumah sakit swasta di Jawa Barat membuka kembali semua layanan untuk pasien Covid-19.

Hal ini disebabkan masih tingginya kasus aktif Covid-19 di Jawa Barat dan tingginya tingkat keterisian rumah sakit perawatan pasien Covid-19.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar ini mengatakan ia mendapat laporan bahwa masih banyak warga yang positif Covid-19 di Jawa Barat kesulitan mendapatkan perawatan atau pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit swasta.

Beruntung, mereka akhirnya mendapat pelayanan dan dirawat di rumah sakit pemerintah. Ali mengatakan bahkan beberapa waktu lalu istrinya yang akan melahirkan pun ditolak sebuah rumah sakit swasta di Kota Bandung dengan alasan tidak ada ruangan khusus untuk pasien Covid-19 lagi.

Akhirnya, istrinya pun menjalankan proses melahirkan di RSUD Al Ihsan di Baleendah yang dikelola Pemprov Jabar.

“Ketika saya lihat di Al Ihsan, di sana juga sudah sangat penuh. Begitu juga di rumah-rumah sakit yang dikelola pemerintah. Saya minta pemerintah bertindak tegas untuk mendorong rumah-rumah sakit swasta membuka kembali ruang-ruang perawatan Covid-19 yang tahun lalu bisa dibuka,” kata Ali, Rabu (2/3/2022).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, memang secara keseluruhan di Jabar, angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) perawatan Covid-19 di Jabar mencapai 39,93 persen atau terisi 5.558 dari kapasitas 13.918 tempat tidur di 345 rumah sakit, per 2 Maret 2022.

Namun demikian di Bandung Raya, BOR masih mencapai 61,33 persen atau terisi 1.638 dari kapasitas 2.671 tempat tidur.

Daerah dengan BOR tertinggi di Jabar adalah Kota Cimahi (68,76 persen), Kota Bandung (62,87 persen), Kota Tasikmalaya (60,55 persen), Kabupaten Bandung (58,61 persen), Kabupaten Tasikmalaya (57,45 persen), dan Kabupaten Bandung Barat (53,91 persen).

BOR di Bandung dan Tasikmalaya ini melebihi BOR Bodebek yang biasanya paling penuh di Jabar.

Ali mengatakan per 2 Maret 2022, kasus aktif Covid-19 di Jabar pun masih sebanyak 177.477 kasus, jauh lebih tinggi dari provinsi lainnya yang sudah di bawah 45 ribuan kasus aktif.

Karenanya, pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta di Jabar, masih harus dimaksimalkan.

Ia mengatakan saat kasus aktif di Jabar mencapai puncaknya di angka 129 ribuan kasus pada tahun lalu, sebanyak 19 ribuan tempat tidur di Jabar dibuka oleh semua rumah sakit.

Namun kini dengan jumlah kasus aktif yang jauh lebih besar sampai 177 ribuan kasus, hanya tersedia 13 ribuan tempat tidur.

“Kita harus cermati yang paling banyak terisi di rumah sakit adalah ruang perawatan intensif (85,14 persen terisi per 2 Maret 2022). Makanya kapasitas harus ditambah. Apalagi untuk pasien yang punya penyakit komorbid, lansia, risiko kesehatan tinggi, ibu hamil, dan anak-anak,” ujarnya.

Ia mengatakan jangan sampai yang bekerja keras menangani Covid-19 hanya rumah sakit pemerintah, sedangkan rumah sakit swasta terkesan enggan membuka kembali atau menambah layanan untuk pasien Covid-19.

“Saya lihat memang akhirnya pasien Covid-19 ini menumpuk di rumah sakit pemerintah. Padahal swasta harusnya ikut serta. Jangan hanya berpikir keuntungan saja. Ini kita masih dalam suasana pandemi, masih banyak pasien Covid-19 yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” katanya.

Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra ini pun meminta pemerintah bertindak tegas kepada rumah-rumah sakit swasta yang enggan menambah kapasitas pelayanan Covid-19 dengan memberinya sanksi. Apalagi, kalau sampai ada rumah sakit yang menolak pasien Covid-19.