Toni Setiawan Sebut Usulan 5 Kabupaten Baru di Jabar Masih Terganjal Moratorium Pusat

Terasjabar.co – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. Toni Setiawan, M.IPol. mengatakan, rencana pemekaran lima kabupaten baru di Jabar masih terganjal oleh aturan dari pemerintah pusat.

Sebab kata Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut, sejak mengusulkan kelima Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, Presiden Jokowi masih belum menyetujui wacana pemekaran itu alias masih dalam moratorium.

“Lima calon kabupaten ini sudah dilakukan kajian mendalam untuk pemekaran. Tapi, sampai sekarang pemerintah pusat masih melakukan moratorium untuk DOB di Jawa Barat ini,” kata Toni kepada Terasjabar.co, Senin (7/2/2022).

Baca Juga: Ketimbang Provinsi Sunda, Ridwan Kamil Pilih Pemekaran Daerah di Jabar

Usulan Kelima kabupaten baru itu telah diajukan Pemprov Jabar ke pusat sejak Desember 2020. Yaitu Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan pada 2020 kemudian menyusul Indramayu Barat dan Bogor Timur pada April 2021.

Namun, Toni berpendapat, seharusnya pemerintah pusat tak bisa menutup kunci pemekaran itu lantaran ada kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sementara menurut legislator asal Kabupaten Bandung ini, aturan tentang moratorium diatur hanya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Problemnya gini, di Undang-Undang Pemerintah Daerah itu kan diatur tentang daerah otonom baru, sementara moratorium kan dasarnya hanya semacam regulasi yang dikeluarkan Presiden berupa Perpres. Kalau melihat sisi regulasi dan hirarkis, Undang-undang lebih tinggi regulasinya, jadi tidak bisa peraturan yang di bawahnya (Perpres) lalu dinegasikan (ditolak),” jelasnya.

Baca Juga: Toni Setiawan Sebut Ada 5 Daerah Calon Kabupaten Baru di Jawa Barat

Pihaknya pun mendorong moratorium itu bisa segera dicabut dan memberi kebijakan khusus mengenai wacana DOB di Jabar. Pihaknya beralasan, pemerataan pembangunan saat ini yang paling dibutuhkan oleh daerah dengan hampir jumlah penduduknya mencapai 50 juta jiwa tersebut.

“Saya kira pemerintah pusat perlu melihat realitas Jawa Barat sebagai provinsi penopang Ibu kota DKI Jakarta yang memiliki problem terkait dengan banyaknya jumlah penduduk tapi minim jumlah kabupaten/kota dan jumlah desanya, sementara seiring perjalanan waktu jumlah penduduk terus bertambah sehingga jika tidak diantisipasi dengan hadirnya DOB maka akan bisa berdampak pada persoalan pelayanan pemerintah daerah kepada publik. Termasuk pemerataan pembangunan SDM dan akses kesehatan,” tuturnya.

“Kami dari Komisi I DPRD Jabar sangat berharap usulan untuk lima kabupaten di Jawa Barat segara disetujui. Tentunya dengan tujuan yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan lebih maju ke depannya,” pungkasnya.