Jelang Nataru, Toni Setiawan Sarankan Pemprov Jabar Lebih Perkuat Tracing Ketimbang Terapkan PPKM

Terasjabar.co – Pemprov Jabar mendukung penerapan PPKM Level 3 untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan Covid-19 pada libur natal dam tahun baru (Nataru). Namun, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Drs. Toni Setiawan, M.IPol, lebih setuju apabila Pemprov Jabar menguatkan tracing kepada masyarakat ketimbang menerapkan PPKM Level 3.

Toni mengatakan, Pemprov harus menghimpun data kenaikan kasus Covid-19 di daerah, lalu melakukan tracing secara besar-besaran. Sebab, ia menilai kunci pencegahan sebaran Covid-19 di libur nataru adalah melalui tracing bukan PPKM.

“Jadi begitu ada satu yang kena, tracingnya itu harus berlapis-lapis. Jadi dilihat kontak erat dari yang terpapar. Jadi cepat responnya,” kata Toni kepada Terasjabar.co, Senin (22/11/2021).

Ia menjelaskan, penerapan PPKM bagi yang terpapar Covid-19 dan tidak, terkesan dikarantina walaupun terbatas. Sedangkan, tracing secara besar-besaran yang perlu dikarantina hanya orang yang terpapar dan yang berpotensi positif.

“Lebih efisien bagi perekonomian. Sayangnya Pemprov males banget bikin tracing,” jelasnya.

Kendati begitu, Toni tak menampik tracing secara besar-besaran memang sulit dilakukan ketika ada masyarakat yang terindikasi memiliki kontak dengan yang positif.

“Apabila terdapat kasus positif sebaiknya pemerintah langsung mengarantina 4 hingga 14 hari sambil menunggu hasil pemeriksaan. Waktu tinggu ini lah yang kemudian tidak ditoleransi oleh masyarakat karena masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang pendapatannya harian, kalau 14 hari disuruh ngga punya pendapatan, repot juga,” ujarnya.

“Saat kondisi tersebut terjadi pemerintah harus hadir memberikan kompensasi sehingga tidak hanya sekadar menegakkan aturan PPKM,” lanjutnya.

Meski begitu, ia sadar betul bahwa saat ini Pemerintah Pusat dengan lonjakan kasus Covid-19 seperti Inggris, Jerman, Vietnam, dan Malaysia. Namun, di beberapa negara lainnya mengalami penurunan tetapi belum bisa dipastikan keberlangsungan kelandaianya.

“Turun sesaat atau masih ada gelombang berikutnya. Ini harus diperhitungkan betul. Perbatasan kita dengan Malaysia terlalu terbuka, banyak sekali keluar masuk WNI tanpa fasilitas tracing yang memadai,” pungkasnya.