SILPA 2021 Pemda Jabar Sebesar Rp 650 Miliar, Begini Tanggapan Zulkifly Chaniago

Terasjabar.co – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 650 Miliar. Belum diketahui sumber, penyebab, peruntukan dan penggunaanya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, H. Zulkifly Chaniago, BE. pun membenarkan adanya SILPA Rp 650 Miliar itu.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 masih berjalan. Rp 650 Miliar menjadi proyeksi. Realisasinya belum terlihat keseluruhan.

“APBD 2021 kan belum kelar, masih berjalan. Semoga saja program dan kegiatannya bisa teralisasi. Sehingga serapan anggarannya juga jadi lebih baik,” katanya, Minggu (21/11/2021).

“Biasanya kan kurva S selalu naik tajam di akhir. Padahal, kalau pekerjaan sesuai rencana, mestinya kurva bisa naik secara perlahan,” imbuhnya.

Politisi Partai Demokrat itu menyebut penyebabnya terlalu banyak faktor. Akan tetapi, kata dia, jika melihat seperti pekerjaan tahun 2020. Yang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 1,8 Triliun. Namun hanya terealisasi Rp 1,5 Triliun.

“Saya tidak tahu Rp 650 Miliar itu sumbernya dari mana. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari PEN? karena PEN 2,2 triliun,” cetusnya.

Lebih lanjut, Zulkifly menerangkan, over target dan sisa lelang besar pun bisa jadi penyebab SILPA. Namun karena 2021 masih berjalan sehingga kontrolnya belum 100 persen tepat.

“Ini berkaitan dengan banyak pihak. OPD pengampu mesti mempersiapkan segalanya. Mulai untuk perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan itu sendiri,” terangnya.

Terkait lelang, Zulkifly meminta Unit Lelang Provinsi (ULP) untuk melelang secara terjadwal. Karena akan berdampak pada jadwal pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.

“Andai kekurangan orang, cepat minta bantuan, jangan didiamkan. Demikiam juga jika ada kekurangan teknis, cepat koordinasikan dengan OPD terkait,” bebernya.

Dijelaskan Zulkifly, Lelang boleh dilakukan setelah APBD disepakati Gubernur dan DPRD. Namun, kontrak boleh dilakukan setelah koreksi dari Kemendagri selesai.

“Ketuk palu kan 30 November, jadi 1 Desember lelang sudah bisa di lakukan. Yang yang tidak boleh dilakukan itu kontrak. Soalnya harus menunggu Kemendagri,” jelasnya.

Jika semua itu ditempuh, sambung dia, semestinya tak perlu terjadi ada  pekerjaan kontraknya berakhir sampai Desember.

“Kalau toh ada pekerjaan 210 hari atau 290 hari  (sembilan bula), kalau kontrak Januari atau Febuari, bulan Agustus atau Septermber pun pekerjaan udah kelar dong,” sentilnya.

Dengan demikian, ketika cepat lelang maka masyarakat akan menikmati hasil pembangunan lebih cepat. Artinya, umur pakainya menjadi lebih lama.

“Saya kira mestinya spiritny sama, memberi pelayanan prima untuk masyarakat. Jadi sampai lelang tengah tahun. Apalagi lewat tahun. Sehingga lelangnya terlambat. Saya tidak mau denger yang begitu, terlalu klasik,” pungkasnya.