Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Jabar Makin Berkualitas

Terasjabar.co – Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan semakin berkualitas sejalan dengan peningkatan kompetensi tiga komisioner yang lulus Pendidikan dan Latihan Mediator Profesional Bersertifikat di Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarya, minggu lalu. Ketiga komisioner Komisi Informasi Jawa Barat tersebut, yakni, Koordinator Bidang Kelembagaan: Yudaningsih, Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi: Husni Farhani Mubarok, dan Koordinator Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi: Dadan Saputra.

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal mengungkapkan kegembiraannya terkait dengan telah lulusnya ketiga komisioner tersebut dalam Diklat Mediator Bersertifikat. Ia berharap kompetensi yang dimiliki oleh ketiga komisioner tersebut dalam meningkatan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik yang ada di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa tugas pokok dari Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi non-ligitasi. Proses mediasi yang baik dan memiliki keabsahan legal formal harus dipimpin oleh mediator professional yang bersertifikat.

“Alhamdulillah pada Komisi Informasi Jawa Barat Periode 2018-2022 sudah ada dua komisioner yang memiliki sertifikat mediator, sehingga proses mediasi dapat berjalan lancar,” tambah Ijang Faisal yang juga sudah lama memegang sertifikat mediator professional.

Sekarang, dengan tiga komisioner sudah lusus mediator bersertifikat, maka lengkaplah kelima komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kompetensi untuk menjadi mediator. “Sehingga ke depan pelayanan penyelesaian sengketa informasi akan lebih cepat dan makin berkualitas,” katanya.

Selain ketiga komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat pun memberikan kesempatan kepada enam assisten komisioner untuk juga ikut serta dalam pelatihan tersebut dan juga lulus sebagai mediator professional bersertifikat. Hal itu akan memberikan kekuatan tambahan bagi Komisi Informasi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik yang notabene terus meningkat.

Berdasarkan data Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada tiga tahun terakhir (2018-2020), jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi dari sisi kuantitas fluktuatif, tahun 2018 ada 198 kasus, tahun 2019 turun menjadi 45, dan tahun 2020 naik kembali menjadi 60 kasus.

Tahun berikutnya, bahkan sudah terasa pada tahun 2021 jumlah pemohon penyelesaian sengketa informasi publik diprediksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman publik terhadap keterbukaan informasi publik. Memang, menurut Ijang Faisal, selama ini selain memberikan pelayanan terbaik dalam penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Jawa Barat pun gencar memberikan advokasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat strategis semua level dengan berbagai cara dan media.

“Kendati pada dua tahun ini terjadi Pandemi Covid-19, tetapi kami tidak surut memberikan advokasi, sosialisasi, dan edukasi dengan memanfaatkan jaringan media sosial dan kegiatan during,” kata Ijang Faisal.