Wagub Jabar Sewa Helikopter Rp 600 Juta, Fraksi PKS DPRD Jabar: Usik Kecemburuan Publik

Terasjabar.co – Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai anggaran Rp 600 juta untuk sewa helikopter bagi Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum tidak lazim di tengah pagebluk COVID-19.

“Saya cukup terkejut ternyata ada anggaran yang tanda petik jauh dari kelaziman ya, dan mengusik kecemburuan pada masyarakat otomatis pada publik, uang Rp 600 juta untuk belanja sewa helikopter dengan penunjukan langsung untuk periode Februari-September 2021,” ujar Abdul Hadi, Senin (2/8/2021).

Saat ini, pria yang akrab disapa Gus Ahad itu akan meminta keterangan dari BPKAD Jabar, terkait terealisasinya anggaran tersebut. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir ini ia jarang mendengar ada agenda kedinasan wakil gubernur yang menggunakan helikopter.

“Pada 4-5 bulan terakhir ini semoga tidak terpakai ya karena kita sedang masa PPKM dan pembatasan-pembatasan,” kata pria yang akrab disapa Gus Ahad ini.

Temuan ini, menurut Gus Ahad, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, menjadi koreksi bagi Pemprov dan DPRD Jabar untuk lebih cermat lagi untuk memerhatikan aspek kewajaran dalam setiap pembahasan anggaran.

“Kita harus lebih cermat lagi saat membahas kebutuhan anggaran, yang kita bahas itu anggaran yang sangat besar sekian triliun, termasuk belanja dan pendapatannya juga. Praktis kita tidak masuk ke detail, tidak sempat masuk ke istilahnya satuan tiga dan waktunya juga sangat terbatas untuk membahas anggaran ini,” tuturnya.

Gus Ahad pun mendorong agar pada APBD Perubahan 2021 dan APBD Murni 2021 anggaran ini bisa lebih transparan bagi publik. “Bisa diakses publik, dan kalau hanya diberikan kepada Banggar tidak akan sanggup mengontrol puluhan ribu mata anggaran yang ada,” katanya.

“Rp 600 juta kecil dibandingkan sekian triliun jadi tidak kelihatan, tapi kepantasan itu ada atau tidaknya itu patut kita pertanyakan ke depan lebih baik lagi, sehingga penyakit kambuhan dari eksekutif untuk menyembunyikan anggaran tidak pantas itu dalam tumpukan mata anggaran yang lain bisa kita kurangi bahkan bisa kita hentikan,” ujar Gus Ahad menambahkan.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat (Jabar) melakukan rencana pengadaan langsung sewa helikopter untuk mobilitas Wakil Gubernur Jabar sebanyak 8 paket per bulannya dari Februari hingga September 2021. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, pagu anggaran untuk masing-masing paket itu sebesar Rp 75 juta atau total Rp 600 juta.

Sebagaimana dilihat dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) pada Senin (2/8/2021) pukul 12.00 WIB, ada 10 paket yang muncul bila dimasukkan kata ‘sewa helikopter’ dalam kotak pencarian.

Delapan dari 10 paket yang muncul di antaranya adalah paket Sewa Helikopter Mobilitas Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mulai dari Paket 1 hingga 8 dengan metode pengadaan langsung, yang dimulai dari Februari hingga September 2021.

Dalam tabel tersebut, tertera rencana pengadaan itu dilakukan Pemprov Jabar di bawah satuan kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi rencana pengadaan paket di Kota Bandung, Jawa Barat. Situs tersebut bisa diakses oleh publik dengan mengakses laman https://sirup.lkpp.go.id/.