Daddy Rohanady: Jalan, Lisdes, dan Rutilahu Jadi Skala Prioritas

Terasjabar.co – Jalan, lisdes, dan rutilahu masih menjadi aspirasi paling menonjol yang diterima anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ketika reses. Semua itu disampaikan ketika 120 anggota DPRD Jabar melakukan Reses II Tahun Sidang 2020-2021.

Di tengah cengkeraman pandemi Covid-19, dalam ketidak pastian masa depan, kita harus banyak meluangkan waktu bersama warga. Hal ini adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu sekali, kata warga. Mereka berharap, sering-seringlah bersama kami, harapnya kepada Anggota DPRD, sebagai wakil mereka.

Suara hati dari sebagain warga inilah yang banyak dirasakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu muncul pada saat mereka melakukan reses di era pandemi seperti sekarang ini.

H. Daddy Rohanady anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mengatakan, reses adalah untuk menyerap aspirasi warga dan konstituen, untuk mencari tahu, menelisik, dan sekaligus juga menyampaikan segala sesuatu yang perlu diketahui warga. Hal itu, dikatakan Daddy, kepada wartawan pada saat berbincang singkat di ruang kerja Komisi IV DPRD Jawa Barat Jalan Dipenogoro Kota Bandung Selasa (09/03/2021).

Menurut Daddy, sebagai wakil rakyat, anggota dewan di semua tingkatan wajib menyuarakan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Hal itu menjadi bagian dari sumpah yang diucapkannya ketika dilantik.

“Maka, tidak salah jika masyarakat mempertimbangkan ‘perjuangan’ setiap anggota dewan ketika yang bersangkutan mencalonkan diri pada pilkada atau pemilu berikutnya,” kata politisi Partai Gerindra Dapil 12 Jabar (Indramayu-Cirebon) ini.

Pada saat reses Daddy menampung banyak aspirasi dari warga. Menurutnya, memang ada beberapa sektor yang menjadi skala prioritas, terutama insfrastruktur jalan, listrik masuk desa (lisdes), dan rumah tiidak layak huni (rutilahu).

Daddy memaparkan, klasifikasi jalan berdasarkan status dan kelas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, sesuai dengan kewenangan/statusnya,  jalan umum dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

“Tetapi masyarakat tidak mau tau, mau jalan nasional, provinsi, atau jalan desa. Yang mereka inginkan bahwa jalan harus bagus,” tutur Daddy.

Di beberapa wilayah tidak sedikit jalan yang rusak. Salah satu penyebabnya adalah gkutan hasil penambangan/galian. Oleh karena itu, sudah beberapa tahun ini Pemerintah sedang merencanakan pembangunan jalan tambang. Namun, katanya sampai saat ini, belum juga terealisi. Maka tidak heran kalau kemudian anggaran perbaikan jalan habis begitu saja sia-sia, dan umur jalannnya pun tidak sesuai rencana.

“Sebagai contoh adalah rencana pembangunan jalan tambang di daerah Parung Panjang. Sebelumnya sempat mencuat, panjang jalan tambang yang akan dibangun kurang lebih 19 kilometer. Namun, hingga hari ini saya belum lihat progresnya seperti apa. Jalan tambang tersebut sampai saat ini belum juga terwujud,” tegasnya.

Karena belum ada jalan truk tambang bertonase besar, maka jangan heran kalau kemudian jalan provinsi cepat rusak. “Tidak aneh kalau kemudian jalan provinsi –yang selalu kita bantu setiap tahunnya itu– umurnya cuma tiga sampai empat bulan saja,” bebernya.

Daddy menambahkan, jalan di daerah Parung Panjang–Bunar, katanya hampir setiap tahun diperbaiki. Dianggarkan Rp10 miliar, tiga sampai empat bulan kemudian jalan tersebut sudah rontok. Masuk lagi anggaran sebesar Rp 20 miliar, tiga bulan empat bulan, juga rusak lagi.

Maka dari itu,  selama belum dibangun jalan tambang, otomatis nasibnya atau siklusnya akan terus seperti itu terus. “Karena, urusannya bukan hanya menyangkut kita sendiri, ini menyangkut tiga provinsi. Kita (Jabar), Banteng dan DKI,” terangnya.

Daddy Rohanady mengatakan, DPRD Jabar menginginkan, proses pembangunannya bisa dilaksanakan di tahun 2022. “Kita sih, ingin setiap tahun boleh dibilang ingin masuk ke situ. Setidaknya ada intervensi. Tetapi kan kalau secara spesifik hanya dari kita, nggak mungkin juga. Karena, katanya kalau pembangunan jalan tambang bisa segera terwujud, kuncinya ada di level Eksekutif dan Legislatif ketiga provinsi tersebut,” tambahnya.

Terkait dengan pembangunan jalan tersebut, Kepala daerah  sudah beberapa kali mengadakan pertemuan. Namun, pembangunannya belum juga terealiasi. Mestinya ini terus didorong sehingga bisa dipercepat.

“Kalau terkait dengan DPRD Banten kita belum pernah bicara. Namun, dengan DPRD DKI sudah pernah kita sampaikan,” katanya.

Daddy juga menambahkan, soal jalan tambang, seharusnya segera direalisasikan. Kalau tidak bisa langsung dibangun tuntas –langsung sepanjang 19 kilometer– bertahap juga tidak jadi masalah.

“Setidaknya bangun dululah 10 kilometer. Pertimbangannya, jangan sampai jalan provinsi makan korban lagi,” tutupnya. (adv/cak)