Gugus Tugas Jabar Tak Mau Ungkap Data Kematian PDP, Ini Alasannya

Terasjabar.co – Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak mengumumkan data kematian Pasien dalam pengawasan (PDP) maupun orang dalam pengawasan (ODP). Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (GTPP Jabar) Berli Hamdani mengungkapkan alasannya.

Menurutnya, GTPP Jabar melakukan pemilahan atas ODP dan PDP yang terkonfirmasi negatif atau positif COVID-19. Menurutnya data kematian yang ditunjukkan di Pikobar, hanya yang terpapar virus Corona.

“Jadi kalau pun ada PDP atau ODP yang meninggal itu kita lakukan pemeriksaan swab, meski dilakukan post-mortum (setelah kematian), bila positif dia otomatis dimasukkan ke dalam konfirmasi positif meninggal, jadi tidak dicantumkan ODP dan PDP meninggal,” ujar Berli di Gudang Bulog Jabar, Kota Bandung, Rabu (8/7/2020).

Sementara bila setelah diuji usap (swab) ternyata hasilnya negatif COVID-19 setelah meninggal, tapi karena penyakit atau faktor lain maka data kematiannya tidak akan dimasukkan ke dalam Pikobar. Meski pun gejala yang dialami pasien mirip dengan gejala COVID-19.

“Statusnya otomatis membuat yang bersangkutan tidak dilaporkan sebagai konfirmasi atau pun PDP, ODP atau bahkan OTG yang meninggal. Karena tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Walau begitu pemulasaraan tetap dilakukan prosedur COVID-19, karena situasi ini masih di tengah pandemi,” kata Berli.

Sebelumnya, data kematian di laman Pikobar menjadi sorotan. Pasalnya, diantara lima provinsi lainnya di Pulau Jawa, hanya Jawa Barat yang tak menampilkan data kematian PDP atau ODP.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil berjanji segera membuka data kematian warga yang masuk kategori ODP dan PDP. Hal ini menyusul sorotan soal tak diungkapnya data kasus meninggalnya warga berstatus ODP dan PDP.

“Kita putuskan, kita akan meng-update besok (Rabu) kematian ODP dan PDP berdasarkan laporan manual saja. Nah laporan manualnya pasti ada gap ya, tapi kita akan laporkan. Kurang lebih sekitar 1.000-an sekian, jadi memang ada gap di situ,” ucap pria yang akrab disapa Kang Emil ini usai rapat koordinasi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (7/7/2020).

Kang Emil menjelaskan alasan tidak diungkapkannya data warga meninggal yang berstatus ODP dan PDP. Menurut dia, hal itu lantaran datanya langsung masuk ke rumah sakit.

“Sebenarnya kan datanya itu ada di rumah sakit, yang upload-nya langsung ke pusat melalui aplikasi yang namanya SIRS online. Gugus Tugas sudah kirim surat supaya bisa mengakses, tapi per hari ini belum ada jawaban. Jadi akhirnya kita putuskan kita akan meng-update besok kematian ODP dan PDP,” tutur Emil.

Pantauan detikcom Rabu (8/7) pukul 13.45 WIB, belum muncul data kematian ODP dan PDP di Jabar. Informasi yang dicantumkan hanya jumlah PDP/ODP, proses pengawasan/pemantauan dan ODP/PDP yang telah diawasi/dipantau.