PPDB di Masa Covid-19 dan Arogansi Penguasa

Terasjabar.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Ir. Irfan Suryanagara, M.IPol. mengatakan, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan masyarakat miskin baru akibat pertumbuhan ekonomi yang kecil terjadi penduduk miskin.

“Kita sepakat bahwa akibat pandemi Covid-19, maka terjadi masyarakat miskin baru, akibat pertumbuhan ekonomi yang kecil terjadi penduduk miskin”, kata Irfan kepada Terasjabar.co, Selasa (7/7/2020).

Lebih lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini mengatakan penduduk miskin pasti mencari pendidikan/sekolah yang murah yang sebagian besar ada di sekolah negeri, sementara ruang kelas di sekolah negeri sangat terbatas.

“Penduduk miskin pasti mencari pendidikan (sekolah) yang murah, dan yang murah ada di sekolah negeri (sebagian besar) yang jumlah kelasnya masih terbatas. Dengan aturan yang ada, sekolah negeri pembiayaannya sebagian di subsidi oleh pemerintah”, papar Irfan.

Oleh karena itu, Irfan menyarankan agar jumlah kelas di sekolah negeri harus ditambah sehingga siswa yang diterima di sekolah negeri semakin bertambah.

“Oleh sebab itu untuk menerima siswa yang makimal kami sarankan ruangan kelas di tambah sesuai aturan, satu tingkatan 12 kelas, jadi SMA/SMK yang masih 10 kelas untuk menambah kelasnya, sehingga siswa yang diterima di SMA/SMA Negeri bertambah”, jelasnya.

Selain itu Irfan juga menilai, slogan SPP gratis yang di keluarkan pemerintah memberatkan sekolah secara operasional karena sekolah harus kekurangan dari subsidi.

“Juga dengan biaya pendidikan, SPP/iuran bulanan, yang selama ini di subsidi dengan slogan politik penguasa “SPP gratis”, ini menambah beban sekolah, contoh di SMAN 2 Depok, selama ini SPPnya dengan biaya Rp. 225.000,-/bulan, lalu dengan slogan politik “SPP gratis”, pemerintah hanya bisa membiayai SPP Rp. 145.000,-/bulan, maka kekurangan yang ada Rp. 80 .000,-/bulan/siswa”, terang Irfan.

Kekurangan tersebut kata Irfan harus ditanggulangi sekolah dengan mengurangi program pendidikan yang ada akibat fantasi politik penguasa yang ingin mendapat stigma pemerintah yang menggratiskan SPP.

“Hal ini harus sekolah tanggulangi dengan mengurangi program pendidikan yang ada, ini akibat fantasi politik penguasa yang ingin mendapat stigma pemerintah yang menggratiskan SPP, padahal ini sebuah subsidi”, pungkas legislator dari daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *