Disdik Jabar Pastikan Tak Ada KBM Tatap Muka di Awal Juli

Terasjabar.co – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Kadisdik Jabar) Dedi Supandi memastikan pada awal Juli 2020 tidak ada kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan secara tatap muka. Sekadar diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim memberikan lampu hijau soal boleh dibukanya kembali sekolah yang berada di zona hijau COVID-19.

“Yang di zona hijau, KBM itu mengambil sampel dari tingkat kabupaten, sampai saat ini belum ada yang statusnya hijau. Jadi di awal Juli nanti belum ada KBM tatap muka, masih kita lakukan tatap daring. Ada beberapa daerah yang hijau, tapi masih tingkat kecamatan, belum ada kabupaten yang masuk zona hijau,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/6/2020).

Dedi mengatakan saat ini ada dua Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar mengenai KBM di tengah pandemi, di antaranya Pergub mengenai pedoman belajar mengajar di tingkat kota-kabupaten dan Pergub mengenai KBM TA 2020/2021 bagi SMA dan SMK.

“Kedua peraturan itu akan kita selesaikan segera, sebelum belajar mengajar terjadi,” ucap Dedi.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan sekolah di wilayahnya belum ada yang akan dibuka dalam waktu dekat.

“Pak Nadiem Makarim (Mendikbud) sudah mengumumkan kalau sekolah boleh dibuka di zona hijau, nah per hari ini 27 kota dan kabupaten di Jabar belum ada (zona hijau),” ucap pria yang akrab disapa Kang Emil usai menggelar rapat koordinasi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (16/6/2020).

Kang Emil mengatakan saat ini belum ada daerah di Jabar yang masuk kategori zona hijau. Adapun saat ini baru 17 Kabupaten/Kota yang masuk kategori zona biru. “Saya berdoa mudah-mudahan dalam evaluasi dua mingguan, kita naik ke hijau dari 17 yang sudah biru. Nah kita juga akan memberikan rapor kepada Gugus Tugas,” ujar Emil.

Menurut Emil, pembukaan sekolah di Jabar kebijakannya harus berbasis kota-kabupaten. Sebab, hal ini berpengaruh terhadap kurikulum belajar siswa.

SPP Gratis bagi Pelajar SMA/SMK

Disdik Jabar berbicara juga soal SPP gratis bagi pelajar tingkat SMA/SMK/SLB negeri. Saat ini Disdik Jabar tengah melakukan transfer perhitungan kebutuhan di tiap sekolah untuk memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) berupa SPP gratis ini.

“Tapi dalam sebuah percepatan kita sudah lakukan beberapa inovasi di antaranya ada beberapa regulasi di mana pembelian BOP ini terdiri dari belanja operasional, barang jasa dan belanja modal. Nanti ketiga BOP ini akan tertransfer ke SMA, SMK dan SLB. Penyaluran dan penggunaan mulai Juli sampai Desember 2020,” kata Kadisdik Jabar Dedi Supandi.

Pada 28 Desember 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan biaya SPP atau Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) untuk SMA sederajat dibebaskan pada 2020. Anggaran Rp 1,4 triliun disiapkan untuk merealisasi kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan anggaran untuk menggratiskan SPP SMA/SMK sederajat kemungkinan terealisasi pada tahun ajaran 2020/2021. Pasalnya dana tersebut tak tersentuh refocusing anggaran COVID-19.