Ridwan Kamil Minta Perusahaan Jawa Barat Bangun Hunian di Sebelah Pabrik

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar setiap perusahaan yang membangun pabrik di wilayah Jawa Barat memberikan fasilitas hunian yang layak bagi seluruh pekerjanya.

Adapun fasilitas hunian yang dimaksud adalah hunian vertikal berupa rumah susun atau apartemen yang dibangun di dekat pabrik atau berada di tengah-tengah kawasan industri.

Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, usulan yang dia kemukakan merupakan keinginan pekerja yang selama ini kesulitan untuk mengakses hunian yang layak dan tidak jauh dari lokasi mereka bekerja.

“Mulai tahun depan pabrik-pabrik di Jawa Barat akan diwajibkan menyediakan lahan untuk dibangun perumahan yang vertikal ya di sebelah pabrik. Sehingga apa yang terjadi, tidak ada biaya transportasi (yang dikeluarkan) dalam komponen pengeluarannya,” katanya, Kamis (31/10/2019).

Emil menjelaskan kewajiban pemberian fasilitas hunian tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan yang membangun pabrik di seluruh daerah di Jabar. Namun, menurutnya kewajiban tersebut untuk tahap awal hanya akan diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan baru.

“Berlaku semua, termasuk perusahaan existing, tetapi prioritas itu ya tetap pabrik-pabrik baru [yang akan dibangun] di Jabar. Akan kami paksa bangun itu,” tegasnya.

Emil menambahkan usulan yang dia kemukakan itu masih didiskusikan dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, dirinya masih belum bisa menjelaskan secara detail bagaimana konsep dari hunian yang nantinya akan berdiri berdampingan dengan pabrik itu.

Menanggapi usulan tersebut, National Program Officer International Labour Organization – Better Work Indonesia (ILO) Albert Bonasahat mengatakan usulan Ridwan Kamil merupakan sebuah terobosan baru yang patut dipertimbangkan.

Dia menyebut salah satu permasalahan terbesar yang harus dihadapi oleh pekerja di Indonesia adalah permasalahan hunian. Namun, pria yang akrab disapa Bona itu menyebut kondisi lingkungan di kawasan industri perlu menjadi pertimbangan usulan Ridwan Kamil.

Menurutnya, perlu dipastikan apakah lokasi yang dipilih untuk pembangunan hunian bagi pekerja itu layak ditinggali dalam jangka panjang.

“Idenya sangat bagus, mempermudah mobilitas pekerja, tetapi polusinya perlu dipertimbangkan juga mungkin ya. Sehat atau tidak lingkungannya itu penting,” katanya ketika ditemui oleh Bisnis.

Akan tetapi, Bona meyakini Ridwan Kamil yang memiliki latar belakang sebagai seorang arsitek tentu telah mempertimbangkan hal tersebut. Menurutnya tidak menutup kemungkinan apabila nantinya ada teknologi tertentu yang disiapkan untuk hunian yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari pabrik itu.

Senada dengan Bona, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan menyambut baik usulan Emil sebagai langkah menyediakan hunian yang layak bagi pekerja.

Dia tak menampik bahwa hunian menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi sebagian besar pekerja di Tanah Air, khususnya yang bekerja di kawasan industri.

Namun, Johnny menyebut usulan tersebut perlu dipertimbangkan kembali, terutama mengenai lokasi dibangunnya hunian yang nantinya dikhususkan bagi pekerja di suatu perusahaan. Menurutnya bukan pilihan tepat apabila hunian tersebut dibangun di area suatu pabrik atau berada di dalam kawasan industri.

“Tidak bisa seperti itu, pekerjanya apa mau tinggal di dalam pabrik begitu? Kondisi lingkungannya perlu diperhatikan juga layak atau tidak. Lebih baik dibangun di sekitar kawasan industri yang nantinya terkoneksi dengan kawasan industri atau pabrik-pabrik lewat transportasi massal yang memadai,” katanya kepada Bisnis.

Selain itu, dia menilai pembangunan hunian tersebut tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu perusahaan. Seharusnya, pembangunan hunian tersebut dilakukan oleh perusahaan properti bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk menyediakan hunian bagi pekerjanya masing-masing.

“Kalau perusahaan yang harus merealisasikan sepenuhnya ya pasti sulit, lahannya nanti bagaimana? Lebih baik libatkan perusahaan-perusahaan properti. Lebih baik lagi kalau pemerintah bisa ikut memfasilitasi, misalnya menyediakan lahan yang siap untuk dibangun. Tidak bisa sepihak [pembangunan hunian] ini,” paparnya.

Namun, alih-alih menyediakan hunian yang sifatnya sementara, menurut Johnny pemerintah seharusnya bisa membantu perusahaan memberikan kemudahan bagi pekerjanya untuk mendapatkan hunian permanen yang layak dan tentunya terkoneksi dengan kawasan industri.

Ketua Departemen Bidang Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar Cahyono menyebut pihaknya mendukung langkah Emil mewujudkan menyediakan hunian yang layak bagi pekerja.

Namun, menurutnya mantan Walikota Bandung itu perlu memastikan agar hunian vertikal yang nantinya disediakan oleh masing-masing perusahaan tidak hanya mengakomodasi pekerja saja.

“Perlu dipastikan apakah (hunian) yang ada di dekat pabrik itu mampu mengakomodasi pekerja dan keluarganya, bukan hanya pekerjanya saja. Kami harap ini bukan hanya retorika saja,” katanya.