DPRD Jabar Fokus Tangani Tiga Masalah Tenaga Kerja di Jabar

Terasjabar.co – Masalah industri dan tenaga kerja di Jawa Barat akan menjadi salah satu fokus utama yang segera ditangani Asep Syamsudin, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024.

Fakta mengenai 188 industri garmen dan tekstil yang gulung tikar dan berimbas PHK di Jabar dalam setahun ini dinilai harus segera ditindaklanjuti.

Asep mengatakan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung, ada tiga masalah terkait dengan masalah industri dan tenaga kerja.

Jika tidak segera ditangani, angka 188 industri yang gulung tikar atau relokasi ini akan bertambah.

Pertama, katanya, kegiatan industri ini bersinggungan dengan program Citarum Harum.

Jika mereka tidak bisa beradaptasi dengan program tersebut, kurang koordinasi dengan berbagai pihak, dapat menyebabkan angka penutupan atau relokasi industri jadi lebih besar.

“Bagi pabrik-pabrik yang sedikit nakal, tidak mengindahkan lingkungan hidup, ini kena dampak dari teman-teman yang bergelut di proyek Citarum Harum. Pabrik-pabrik yang tidak menyesuaikan diri dengan program ini atau abai terhadap kaidah pelestarian lingkungan, pasti gulung tikar,” kata Asep, Kamis (10/10/2019).

Pemerintah pun, katanya, harus menyediakan solusi bagi pabrik-pabrik tersebut, di antaranya dengan membuat instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL Komunal. Sehingga IPAL dapat dipakai bersama mengolah limbah dan sungai pun bebas pencemaran.

Masalah kedua yang dihadapi industri di dalam negeri, katanya, adalah kebijakan impor yang kurang berpihak terhadap industri tanah air.

Jika impor masih berupa bahan baku dan dapat diolah di industri dalam negeri, katanya, masih bisa dimaklumi.

Pengaruhnya pun tidak terlalu besar terhadap PHK.

“Kalau balau bahan baku impor karena murah, bisa dikerjakan di sini untuk dibuat bahan jadi. Tapi yang jadi masalah kalau impornya bahan jadi yang harganya jauh lebih murah. Ini yang bikin pabrik tutup dan ada PHK,” katanya.

Masalah ketiga, katanya, tingginya UMK di sejumlah daerah di Jabar. Hal ini membuat pabrik-pabrik yang tadinya nyaman membuka usaha di Jabar akhirnya merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah yang punya UMK lebih rendah.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan dapil Kabupaten Bandung tersebut, mengatakan masalah ini hanya dapat ditangani melalui peningkatan kekompakan Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja.

Hal lainnya, kata Asep, Jabar harus mendorong terus upaya link and match antara dunia industri dengan pendidikan, khususnya SMK.

Pemprov Jabar, katanya, harus bisa menyediakan SDM terbaiknya yang punya kemampuan khusus sesuai kebutuhan industri.

Tidak luput dari pengawasannya, katanya, adalah para pekerja dari sektor perkebunan yang masih banyak yang kurang sejahtera.

Setidaknya, terdapat delapan perkebunan di Kabupaten Bandung yang harus ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu lebih mensejahterakan pekerjanya.