Terganjal Moratorium, DPRD Jabar Akan Dorong Tiga DOB Lanjut Dibahas Pusat

Terasjabar.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari memastikan pihaknya akan mendorong Daerah Otonomi Baru (DOB) di kabupaten/kota agar segera terwujud.

Idealnya, Jabar diakuinya memiliki sekitar 42 kabupaten/kota. Diketahui, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai pemekaran wilayah akan lebih relevan disandingkan kehadiran Provinsi Bogor Raya.

“Kami diskusi dengan Bappeda waktu periode yang lalu memang antara 40-42 tapi kan kita juga sekarang baru 27,” ujar Ineu di Gedung DPRD Jabar, Senin (19/8/2019).

Ineu katakan, cukup banyak masukan dari masyarakat terkait dengan DOB. Bahkan saat ini sudah terdapat tiga usulan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat namun terbentur dengan adanya moratorium. Pihaknya berharap pemerintah pusat melakukan pembahasan lanjutan untuk tiga DOB tersebut.

“Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat. Itu kan tiga kabupaten yang DOB-nya masih di pusat tapi sampai sekarang masih moratorium, kita mengikuti,” katanya.

Menurut Ineu, terkait DOB ini memerlukan proses yang panjang. Hal tersebut berkaca dari pemekaran Pangandaran yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis. Di mana kala itu butuh waktu sekitar tiga tahun untuk mewujudkannya.

“Perlu ada pemikiran bersama, karena terkait DOB ini ada persayaratan. Misalkan di wilayahnya kemudian kemampuan daerahnya, PAD-nya kemudian akan dibagaimanakan setelah mandiri,” katanya.

Disinggung mengenai wacana Kabupaten Bandung Timur, Ineu mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan ajuan dari pihak terkait. Namun belum lama ini, Ineu mengaku, ada pengajuan mengenai hadirnya Tasikmalaya Selatan.

“Tapi karena belum lengkap dikembalikan kembali karena persyaratan DOB ini cukup detail,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai dengan pemekaran di sejumlah kabupaten kota tersebut maka bakal menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal. Menurut dia, untuk kondisi Jabar saat ini  DOB lebih relevan dibandingkan rencana kehadiran Bogor Raya.

“Karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh yang terlalu repot,” ujar pria yang akrab disapa Emil itu.

Emil juga mengomentari mengenai keinginan Kota Bekasi melalui Wali Kota Rahmat Effendi  yang lebih memilih menjadi bagian wilayah Pemerintah DKI Jakarta disandingkan Bogor Raya.

“Komentarnya sama saja tidak relevan dalam konteks provinsi lebih relevan dalam pemerkaran daerah tingkat dua,” pungkas Emil.