Pemprov Jabar Targetkan Seluruh Kabupaten/Kota Miliki BPSK

Terasjabar.co – Hingga saat ini, baru 17 atau 63 persen dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat yang sudah memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh kota/kabupaten memiliki BPSK di akhir 2020.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Jawa Barat Mohammad Arifin Soendjaya mengatakan, target tersebut merupakan salah satu upaya Pemprov Jabar untuk terus menegakan hak-hak konsumen di wilayahnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

“Terlebih Jawa Barat dianugerahi penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi peduli konsumen terbaik 2019,” ujarnya seusai membuka gelaran Edukasi Konsumen Cerdas di salah satu pasar modern kawasan Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung, Selasa (13/8/2019).

Menurut Arifin, perlindungan konsumen tersebut merupakan wewenang dan tugas dari Pemprov Jawa Barat. Namun kenyataannya rentang kendali ke setiap daerah cukup jauh, sehingga butuh keberadaan BPSK di seluruh kota/kabupaten.

Selain target tersebut, kata Arifin, tahun ini pihaknya juga memberikan hibah dengan jumlah hampir mencapai Rp 7 miliar untuk 17 BPSK yang sudah ada. Ia berharap hibah tersebut bisa membuat BPSK semakin aktif menyelesaikan sengketa dan konsumen semakin berani mengadukan masalah terkait hak yang memang seharusnya mereka dapatkan.

Selama ini, Arifin menilai konsumen masih sering dibuat tidak berdaya saat dan setelah transaksi barang ataupun jasa. Padahal tak jarang mereka mengalami kerugian akibat tidak sesuainya barang atau jasa yang mereka dapatkan saat transaksi.

Arifin menambahkan, sejauh ini keluhan yang paling banyak diterima BPSK yang sudah ada di 17 kota/kabupaten adalah hak konsumen yang berkaitan dengan penyedia jasa keuangan (leasing).

“Dalam transaksi leasing biasanya hak konsumen dan penjual jauh berbeda, karena tak jarang konsumen diminta menandatangani kontrak tetapi tidak sempat membaca pasal-pasal yang sebenarnya memberatkan mereka,” ucapnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Indag Jawa Barat, Bismark. Ia mengatakan bahwa selama 2018 sampai pertengahan 2019, BPSK di 17 kota/kabupaten se-Jawa Barat sudah menerima sekitar 472 keluhan konsumen. Dari jumlah itu, sekitar 60 persennya merupakan keluhan dari konsumen leasing.

Bismark menambahkan, sebagian kasus yang terjadi adalah penjual langsung menarik barang dari tangan konsumen ketika mereka telat melakukan pembayaran angsuran dalam kurun waktu tertentu.

“Padahal konsumen sudah membayar angsuran beberapa kali, tetapi haknya diambil begitu saja,” ucapnya.

Sementara itu 40 persen keluhan lainnya dilansir Bismark datang dari konsumen properti.

“Biasanya mereka mengeluhkan kualitas bangunan seperti tembok yang cepat rusak,” ujarnya.

Dari semua keluhan yang masuk tersebut, Bismark menegaskan bahwa BPSK sudah mampu menyelesaikan kasus sengketa dari sebanyak 365 (77 persen) keluhan yang masuk. Penyelesaian diklaim tuntas sampai konsumen mendapatkan hak-haknya sesuai UU perlindungan konsumen.

Ditanya terkait keluhan dari konsumen perniagaan daring termasuk pinjaman online, Bismar mengakui bahwa keluhan yang masuk ke BPSK masih minim. Padahal di lapangan, sebenarnya sudah banyak konsumen yang mengeluh di media sosial.

“Mungkin mereka belum tahu keberadaan BPSK. Oleh karena itu kami memang terus meningkatkan sosialisasi agar masyarakat tahu dan semakin berani mengadukan keluhannya secara resmi agar bisa diselesaikan oleh BPSK,” kata Bismark.