Kursi DPRD Jabar 2019-2024 Dikuasai Wajah-Wajah Baru

Terasjabar.co – Pemilihan anggota legislatif tahun 2019 menghasilkan 10 partai politik yang menyertakan wakilnya di DPRD Jawa Barat. Dari 120 anggota DPRD Jabar periode 2019-2024, 75 orang atau 62,5 persen di antaranya merupakan wajah baru.

Demikian hasil rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih anggota DPRD Jabar yang digelar KPU Jabar, di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (13/8/2019). Rapat pleno berlangsung tanpa protes dari saksi parpol. Surat keputusan penetapan langsung diserahkan.

Ketua KPU Jabar Rifki Ali Mubarok mengatakan, di antara 120 anggota DPRD Jabar terpilih, 23 orang atau 19,2 persennya adalah perempuan.

Dia menilai, dominasi wajah baru yang mengisi parlemen di Jabar untuk 5 tahun ke depan menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan.

“Mudah-mudahan ada penyegaran, ada perubahan, atau mungkin juga ada regenerasi dari partai politik. Atau, mungkin ada kepercayaan. Pilihan masyarakat ini, kelihatannya lebih menginginkan ada kebaruan (di DPRD Jabar),” katanya, seusai rapat pleno.

Dia memaparkan, dari parpol peserta Pileg 2019, sebanyak 6 parpol tidak punya wakil di DPRD Jabar. Keenam parpol tersebut adalah Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Dari 120 kursi, kata Rifki Ali Mubarok, Partai Gerindra beroleh kursi terbanyak dengan 25 kursi, disusul PKS dengan 21 kursi, PDIP 20 kursi, Partai Golkar 16 kursi, dan PKB 12 kursi. Selanjutnya, Partai Demokrat 11 kursi, PAN dengan 7 kursi, Partai NasDem 4 kursi, PPP 3 kursi, serta Partai Perindo 1 kursi.

Dengan ditetapkannya perolehan kursi parpol dan anggota DPRD terpilih, menurut Rifki Ali Mubarok, KPU telah memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemilu 2019 di Jabar sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Terkait gugatan sengketa pemilu yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia di daerah pemilihan Jabar 1 dan oleh Partai Demokrat di daerah pemilihan Jabar 9, menurut dia, juga sudah ditolak Mahkamah Konstitusi.

“Jadi tidak ada perubahan,” ujarnya.