DEEP Desak Polda dan Bawaslu Jabar Investigasi Peredaran Tabloid Indonesia Barokah

Terasjabar.co – Democracy and Electoral Empowerment Partnershiop (DEEP) mendesak Bawaslu Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk memberikan kepastian hukum dan menginvestigasi terkait peredaran tabloid Indonesia Barokah di sejumlah daerah.

Tabloid tersebut ditafsirkansebagian masyarakat memuat konten yang mendiskreditkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam siaran persnya, Rabu (23/1/2019), Direktur DEEP, Yusfitriadi, mengatakan,menjelang pemilihan presiden ini beredar tabloid Indonesia Barokah di hampir seluruh kota kabupaten di Jawa Barat.

Tabloid itu diedarkan ke tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan.

“Tidak sedikit masyarakat yang menilai tabloid itu mengandung isi SARA, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kalau dibiarkan, akan menimbulkan potensi untuk mengganggu dinamika dan dialektika politik yang sehat di tengah-tengah masyarakat,” kata Yusfitriadi.

DEEP, kata Yusfitriadi, meminta masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang tidak terganggu dan tidak terprovokasi dengan beredarnya Tabloid Indonesia Barokah.

“Sebaiknya masyarakat melaporkan beredarnya Tabloid tersebut kepada penegak hukum pemilu yaitu Bawaslu terdekat dan pihak kepolisian, ketika beredarnya tabloid tersebut sudah mengganggu dan membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Yusfitriadi menilai Bawaslu lamban dalam menangani kasus peredaran tabloid ini. Karena itu, ia meminta Polda Jabar yang bergerak cepat menelusuri dan menginvestigasi terkait penerbitan tabloid Indonesia Barokah.

“Ini sebagai upaya memberikan ketenangan dan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam menjalankan dialektika politik yang sehat menjelang Pemilu 2019, serta memproses hukum sesuai dengan undang-undang ketika ada hal yang melanggar hukum dalam peredaran Tabloid tersebut,” kata Yusfitriadi.

Selain itu, ia pun meminta kepada seluruh stakeholder pemilu untuk berhenti memproduksi dan menyebarkan content kampanye negatif dan kampanye hitam dalam media apapun, yang bisa memprovokasi dan membuat kondisi masyarakat tidak kondusif.

“Penyebaran Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam berpotensi dikembangkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab untuk mengganggu dan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.