DPRD Jabar Dukung Program Kampung KB dengan Libatkan Berbagai Stakeholder

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yang melibatkan berbagai stakeholder di Jawa Barat.

KKBPK merupakan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyatakan, pihaknya menyambut baik program pembangunan keluarga dengan melibatkan berbagai stakeholder tersebut.

“Kami mendukung kolaborasi para tenaga lini lapangan program KKBPK Jawa Barat dengan tenaga lini lapangan lainnya, seperti Motekar, Tagana, PKH, TKSK, Penyuluh Pertanian dan lainnya,” ujar Ineu ketika menerima Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat di ruang kerjanya, Senin (21/1/2019).

Menurut Ineu, BKKBN tidak lagi hanya mengurusi alat kontrasepsi untuk pengendalian jumlah penduduk, tetapi lebih pada upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pembangunan lintas sektor.

Salah satu programnya berupa pembentukan kampung KB, yang merupakan miniatur program KKBPK di tingkat desa.

“Program KB bukan hanya berbicara kontrasepsi, tetapi juga mengenai dinamika Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” kata politisi PDIP tersebut.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso menuturkan, kampung KB dibentuk bila tingkat kepesertaan KB di suatu daerah sangat rendah dan tingkat kemiskinannya tinggi.

Dengan pembentukan kampung KB, program KB masuk ke daerah itu disertai dengan pembangunan oleh lintas sektor.

“Program KB tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bila tidak ditunjang program lain seperti dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial dsb. Jadi harus terintegrasi,” ujarnya.

Menurut Kabid Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Jabar Elma Tri Yulianti, sejak dicanangkan tahun 2016 di Jabar telah terbentuk 1.909 kampung KB, termasuk di dalamnya kampung KB Stunting.

“Tahun ini akan dibentuk 140 kampung KB tersebar di daerah yang banyak stunting. Tujuannya, agar jumlah keluarga yang punya stunting, tidak bertambah,” ucap Elma.