Temuan Bawaslu, 139 Ribu Nama Pemilih yang Terekam dalam DPTHP di Jabar Bermasalah

Terasjabar.co – Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar) menemukan data yang tidak valid mengenai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang diduga bermasalah untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Komisioner Bawaslu Jabar, Lolly Suhenty mengatakan, berdasar audit terhadap DPTHP yang telah ditetapkan, pihak Bawaslu menemukan sebanyak lebih dari 139 ribu data pemilih bermasalah di seluruh Jawa Barat. Bawaslu meminta temuan itu ditindaklanjuti bersama-sama di lapangan dengan melakukan cek dan ricek.

“Untuk DPTHP saat ini di Jabar diawal 139 ribu lebih yang itu mengalami kegagalan. Kemudian dibawa rapat di Jakarta akhirnya satu di antaranya dilakukan rekomendasi penundaan penetapan DPTHP. Kini sedang berproses perbaikan DPTHP tahap dua,” ujar Lolly, di Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Selasa (13/11/2018).

Lolly mengatakan saat ini Bawaslu tengah berlangsung proses rekapitulasi di kabupaten dan kota. Semisal, yang terjadi di Kota Bogor ditemukan data terbaru yang tidak sinkron sehingga Kota Bogor merekomendasikan penetapan DPTHP ditunda.

“Bahkan beberapa kabupaten dan kota lainnya masih punya problem tidak samanya data yang manual dengan data sistem data pemilih (Sidalih),” ujar Lolly.

Lolly menuturkan apabila dalam jangka waktu terdekat data masih tidak sinkron dalam berita acara berbeda maka Bawasalu merekomendasikan penundaan DPTHP tahap dua karena dikhawatirkan terjadi kerawanan.

“Data non DPT yang disampaikan oleh Mendagri di Jawa Barat ada angka 6 juta 500 ribu disampaikan tapi sampai kini Bawasalu belum mendapatkan data soft file by name dan by addresnya. Sehingga kami kesulitan untuk melakukan pengecekan,” ujar Lolly.

Lolly mengaku terus berkoordinasi dengan jajarannya mulai dari Panwaslu Kecamatan (Panwascam) agar dapat mencermati berkaitan dengan hal tersebut.

“Kalau data manual sudah oke tapi Sidalih belum oke maka kami tidak boleh menyetujui. Sehingga seluruh panwascam kabupaten dan kota sedang mengecek itu,” katanya.

Menurutnya, Bawaslu mendorong secara penuh soal penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas dari politik uang dan kampanye hitam.

Terutama penyelenggara pemilu taat pada aturan yang tidak mencederai proses demokrasi. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan saling menjaga dan mengawasi.