DPRD Jabar: Ancaman Aa Umbara Terhadap Kereta Cepat Bandung-Jakarta Tidak Akan Efektif

Terasjabar.co – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanadi memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus berjalan. Proyek tersebut menjadi agenda prioritas pemerintah pusat.

“Proyeknya terus berjalan, seperti tidak terlihat memang, karena proyeknya tertutup ‘semak’,” ujar Daddy Rohanadi.

Agar proyek tersebut tidak mengalami kendala, Daddy Rohanadi meminta pemerintah daerah menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terutama untuk daerah-daerah yang dilintasi kereta cepat.

“Yang paling penting RTRW-nya,” ujar Daddy Rohanadi, Senin (22/10/2018).

Menanggapi ancaman Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna yang mengultimatum tidak akan mengakomodasi proyek kereta cepat dalam RTRW apabila tidak melibatkan pemberdayaan masyarakat, Daddy Rohanadi menilai penolakan tersebut tidak akan efektif.

“Kalau saya amati, proyek nasional pasti jalan terus. Jadi, penolakan-penolakan seperti itu tidak akan efektif. Izin pembangunan pasti keluar,” ujarnya.

Menurut Daddy Rohanadi, ancaman tersebut keluar agar ketika proyek kereta cepat ini selesai, Kabupaten Bandung Barat terkena dampak positifnya. Salah satu upaya yang bisa diperjuangkan pemerintah KBB adalah meminta saham dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) .

“Dengan saham, akan mengalir terus keuntungan yang bisa didapat bagi mereka yang terkena imbas proyek ini. Urusan teknisnya silakan lakukan sendiri karena bukan wewenang kami” ujarnya.

Sebelumnya, Aa Umbara Sutisna menuntut program community development (pemberdayaan masyarakat) dari proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika tidak diupayakan, dia berkukuh tak akan mengakomodasi proyek tersebut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Buat masyarakat, kontribusinya apa? Kami tidak butuh kereta cepat di Bandung Barat. Proyek ini malah merugikan masyarakat. Ingat tidak dengan warga Mekarsari (yang pernah berunjuk rasa karena menolak nilai penggantian tanah dan bangunan)?” kata Aa Umbara.

Pada Jumat 19 Oktober 2018 lalu, dia mengaku telah menerima kunjungan dari perwakilan PT KCIC selaku pelaksana proyek keret cepat Jakarta-Bandung, di kantornya. Aa Umbara menyatakan, pertemuan itupun membuatnya kecewa karena tidak dihadiri oleh pimpinan perusahaan.

“Saya kecewa, yang datang cuma konsultan. Mereka cuma menerangkan soal rencana pembangunannya. Mau bikin ini, mau bikin itu, saya sudah tahu. Yang saya pertanyakan, ada atau tidak comdev (community development) buat masyarakat,” tuturnya.

Menurut dia, PT KCIC memang menyatakan kesediaannya untuk menyalurkan bantuan sebesar Rp 16,5 miliar untuk sejumlah program. Akan tetapi, nilai bantuan itu dianggap tidak sebanding dengan kompensasi dampak negatif dari proyek kereta cepat. Apalagi, kata dia, tenaga kerja lokal yang terserap juga tidak banyak.