DPRD Jabar Nilai Penyegaran Direksi BJB Harus Hati-Hati dan Tidak SARA

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat menilai usulan penyegaran susunan direksi Bank Jabar Banten atau BJB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jabar, harus ditindaklanjuti secara hati-hati dan bertahap.

Anggota DPRD Jabar Gatot Tjahyono, mengatakan usulan ini harus disesuaikan dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dan masa jabatan dari direksi tersebut yang memiliki periode tertentu.

Susunan direksi saat ini, katanya, berlaku sampai RUPS selanjutnya pada 2022.

“BJB merupakan bank sistemik yang masuk dalam 12 besar bank dengan aset Rp 110 triliun di Indonesia, serta merupakan perusahaan daerah standar nasional yang sudah jadi perusahaan terbuka atau Tbk, memiliki mekanisme profesional. Jadi tidak bisa asal melaksanakan RUPS,” kata Gatot di Bandung, Rabu (10/10/2018).

Baca Juga: DPRD Jabar Dukung Penyegaran Direksi Bank BJB

>Dalam sejarah perkembangan BJB sampai saat ini, kata Gatot, DPRD Jabar melihat jajaran direksi sudah bekerja secara profesional dan baik. Manajemennya, selalu mampu menjaga performa secara baik.

“Hal ini terlihat saat DPRD Jabar mengundang OJK Kanwil Jabar dalam rapat kerja LKPJ akhir masa jabatan gubernur kemarin, yang kebetulan saya jadi ketua pansusnya,” katanya.

Memasuki musim politik tahun ini, Gatot mengingatkan agar dalam memilih direksi BUMD, harus mengedepankan profesionalitas. Sumber daya manusia unggulan yang kreatif dan Inovatif, katanya, disesuaikan dengan standar dan kompetensi yang dimilikinya.

Mengenai isu putra daerah dalam direksi BJB, Gatot menyatakan tidak setuju jika ukuran profesionalitas direksi dilihat dari hal personal semisal suku atau bahkan agama.

Hal ini disebabkan kini BJB milik masyarakat Indonesia, bukan hanya terkenal di Jabar dan Banten.

“Sebagai penganut ideologi Pancasila dan NKRI, saya kira sebaiknya fokus saja kepada kompetensi dan profesionalitas dan teruji dengan pengalaman yang baik. Dan saya percaya Kang Emil (Gubernur Jabar Ridwan Kamil) dan Kang Uu (Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum) tentu akan memprioritaskan pandangan seperti itu,” katanya.

Tahun ini, katanya, BJB rencananya mendapat penambahan modal Rp 88 miliar dan tahun depan rencananya mendapat tambahan modal kembali sekira Rp 300 miliar. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.

Gatot pun menyambut baik rencana Uu yang akan ditugaskan memantau dan membenahi BUMD di Jabar. Menurut Gatot, masih ada beberapa BUMD di Jabar yang belum berkontribusi positif terhadap penghasilan di Jabar.

“Sehingga terkait dengan rencana gubernur ingin mendorong percepatan infrastruktur, sebaiknya BUMD strategis agar di beri tambahan modal dalam APBD 2019. Seperti BJB, Jasa Sarana, dan Jamkrida, mereka telah berkontribusi dan pengelolaannya baik, bahkan Jasa Sarana dipercaya mengembangkan infrastruktur di Jabar,” katanya.