Komisi IV DPRD Jabar: Lahan IPDN Sudah Bisa Digunakan untuk Pembangunan Tol Cisumdawu

Terasjabar.co – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, mengatakan bahwa lahan di IPDN Jatinangor yang selama ini dianggap belum bebas, sudah bisa digunakan untuk pembangunan Tol Cisumdawu.

Ia mengaku telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengatur Jalan Tol di Jakarta pada Senin (3/9/2018) dan Selasa (4/9/2018).

“Selama ini pembebasan lahan IPDN di Jatinangor dianggap sebagai satu di antara kendala lambatnya perkembangan pembangunan Tol Cisumdawu. Ternyata, menurut Kemendagri, kami langsung diterima Mendagri Tjahjo Kumolo, pihaknya sudah mempersilakan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaannya. Sudah ada surat yang dikeluarkan terkait hal itu per 17 Mei 2017,” ujar Daddy dalam rilis yang diterima Terasjabar.co, Selasa (4/9/2018).

Baca Juga: Sambangi Kemendagri, Komisi IV DPRD Jabar Dorong Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu

Pihak Kemendagri, lanjutnya, mengakui kontraktor masih ragu karena ada masyarakat (41 kepala keluarga) yang menggugat lahan IPDN.

Gugatan sudah sampai tiga kali dan IPDN memenangkan perkara, namun ada pihak lain yang mengajukan gugatan lagi.

Pihak yang mengaku keturunan Baron Daud itu, ujar Daddy, kalah di persidangan tahap pertama, tetapi mengajukan banding.

“Barangkali itu satu di antara sebab mengapa di lahan-lahan yang seperti itu belum selesai pembangunannya. Kalau toh ada sebagian asrama yang terkena trase, pada dasarnya kontraktor siap membangun penggantinya. Mudah-mudahan begitu kenyataannya di lapangan. Semula ada pula dugaan hambatannya terjadi karena ketika trase akan digeser untuk menghindari asrama putri, ternyata malah kena jurang yang tentu membutuhkan biaya yang tidak kalah besar,” ujar Daddy.

Daddy menjelaskan, secara keseluruhan ada sekira 65 hektare lahan IPDN yang akan terkena jalur tol yang akan menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan tersebut.

IPDN, katanya, tidak meminta ganti rugi sepeser pun. Jika ada sejumlah uang yang dialokasikan untuk itu di kementerian lain, Kemendagri menegaskan agar uang tersebut dikembalikan saja ke kas negara.

Kemendagri, lanjutnya, menegaskan pembangunan Tol Cisumdawu harus dipercepat, tidak ada alasan lagi masalah lahan di IPDN.

“Kementerian PUPR memprediksi Tol Cisumdawu Fase 1 Seksi 2-3 baru beroperasi pada April 2019. Dengan berbagai persoalan yang ada, secara keseluruhan Fase 1 baru akan siap pada bulan Agustus 2020. Ini meleset dari harapan semula karena pada awalnya Tol Cisumdawu diharapkan rampung sejalan dengan rampungnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati,” pungkas Daddy.