Sambangi Kemendagri, Komisi IV DPRD Jabar Dorong Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu

Terasjabar.co – Komisi IV DPRD Jawa Barat mendorong percepatan Jalan tol di Jawa barat khususnya Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu).

Terkait hal itu, jajaran Komisi IV menyambangi Departemen Dalam Negeri dan diterima langsung oleh Mendagri Tjahjokumolo dan Jajaran Biro asset dan Keuangan, Biro umum dan Hukum.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Gatot Tjahjono mengungkapkan persoalan yang disampaikan adalah meminta percepatan pembebasan lahaan IPDN seluas 60 ha yang berada di Seksi 1 Fase 3 sehingga bisa di mulainya konstruksi

“Mendagri sangat responsif mendukung bahkan memerintahkan baik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) maupun biro di Depdagri untuk segera memproses agar pekerjaan kontruksi dapat segera berjalaan hambatan admin, gugatan maupun kendala nonteknis dapat diatasi secara paralel sesuai target,” kata Gatot melalui sambungan telepon, Selasa(4/9/2018).

Gatot menambahkan, pihaknya juga mendapat banyak informasi serta permintaan dukungan tentang pembebasan lahan di Seksi 4, 5 dan 6.

“Kami berharap BPJT, BUJT dan Konsorsium jalan tol Cisumdawu agar dapat mengejar ketertinggalan konstruksi sehingga pada tahun 2019 akhir sudah terwujud,” tandasnya.

Tol Cisumdawu merupakan ruas jalan bebas hambatan sepanjang 61,6 kilometer yang memiliki terowongan sepanjang 472 meter dengan diameter 14 meter.

Pembangunan tol itu terdiri atas enam seksi antara lain Seksi I Cileunyi-Rancakalong, Seksi II Rancakalong-Sumedang, Seksi III Sumedang-Cimalaka, Seksi IV Cimalaka-Legok, Seksi V Legok-Ujung Jaya, dan Seksi VI Ujung Jaya-Dawuan.

Pembangunan tol Cisumdawu dikerjakan pemerintah yang bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Seksi I dan II dikerjakan oleh pemerintah sedangkan Seksi III-VI diambil alih oleh BUJT.

Saat ini persoalan lahan menjadi prioritas saat ini karena masih ada beberapa seksi yang masih membutuhkan pembebasan tanah lahan. Misalnya pada seksi 2 fase II (Ciherang- Sumedang) sepanjang 10,70 kilometer, baru 88,47 persen tanah yang bebas.

Dalam hal ini, pengantian lahan milik TNI berupa jalan tengah dalam proses. Adapun target pengadaan lahan yakni bulan September 2018 dengan nilai kontrak mencapai Rp 3.485.999.660.965.

Sementara itu, pada seksi 1 fase III (Cileungi- Rancakalong) sepanjang 11,45 kilometer, percepatan pembebasan tanahnya baru mencapai 37,43 persen. Lahan bebas di dua desa sepanjang sekira 1,7 kilometer siap dibangun konstruksi.

Sebagai upaya tindak lanjut, pada seksi 2 fase II, tepatnya pada pembebasan lahan main road, terdapat 70 bidang lahan yang belum bebas dari 1.100 bidang lahan.

“Khusus untuk lahan milik IPDN sudah mulai dieksekusi untuk dipergunakan tanpa perlu hasil gugatan masyarakat karena sejak awal itu memang tanah negara bukan milik perorangan,” tandasnya.

Gatot menambahkan selain Cisumdawu, Komisi IV juga mendorong percepatan pembangunan jalan tol lainnya seperti Cileunyi Garut Tasik (Cigatas) dan Sukabumi Ciranjang.

“Segera dimulai pembebasan lahan sehingga tahun 2020 paling tidak konstruksi sudah bisa dimulai,” tandasnya.