Kota Bandung Ditargetkan Bebas Kumuh pada 2019

Terasjabar.co – Kota Bandung masih memiliki 1.242 hektare lokasi kumuh dari 1.457  hektare yang telah terdata. Sesuai target pemerintah pusat, sisa lahan kumuh di Kota Bandung harus selesai pada 2019.

Koordinator program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Bandung Dede Kahiyat menuturkan, mereka ditargetkan mengatasi lokasi kumuh dengan luas total 699 hektar pada 2018 dengan anggaran Rp 53.7 miliar. Sementara sisa lokasi kumuh harus nihil pada tahun depan.

“Dengan kegiatan infrastruktur dengan nominal Rp 53 miliar ini setelah kita simulasikan baru terhitung sekitar 373 hektare. Sehingga targetnya yang seharusnya di tahun ini sekitar 699 hektare rasanya berat. Apalagi 2019 harus 0%,” kata Dede, seusai audiensi dengan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial, di Balai Kota Bandung, Jumat, (6/7/2018).

Ia menjelaskan, Kotaku adalah program nasional yang diluncurkan tahun 2016 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebelumnya bernama PNPM Mandiri Perkotaan dengan tujuan mengurangi lokasi kumuh tingkat nasional.

Setelah berubah menjadi program Kota Tanpa Kumuh, didapati luas 1.457 hektare lokasi kumuh di lebih dari 120 kelurahan di Kota Bandung, yang ditetapkan SK Wali Kota Bandung.

Untuk membantu mengurangi lokasi kumuh di Kota Bandung pada 2018, program Kotaku diberikan Bantuan Dana Investasi senilai Rp 53.7 miliar. Nilai tersebut harus bisa disebar hingga lebih dari 60 kelurahan.

“Sehingga kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak terkait. Maka kita melakukan audiensi dengan Pak Wakil Wali Kota dalam rangka koordinasi,” ujarnya.

Agar target 2018 bisa terpenuhi di 699 hektare, serta sisa lokasi kumuh 2019, ia berharap bisa difasilitasi dengan dana BDI Kotaku, serta tambahan dana infrastruktur dari program dinas terkait. Selama pelaksanaan Kotaku di Kota Bandung, kata dia, fasilitas dari Pemkot Bandung cukup baik.

Selain anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, terdapat program potensial yang bisa dikolaborasikan seperti Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

“Program inovatif (PIPPK) ini kan di tingkat RW. Sementara banyak RW kumuh yang harus bisa tuntas 2019,” katanya.

Di dalam Kotaku, ada perencanaan masyarakat yang sudah dibangun melalui fasilitasi Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang telah menuangkan Rencana Penataan Permukiman melalui dokumen-dokumen. Perencanaan itu sudah merangkum kebutuhan dan jumlah yang harus ditangani di berbagai kelurahan.

“Harapannya itu dijadikan dokumen perencanaan dalam rangka pembangunan ke depan untuk bekal musrenbang atau dinas-dinas terkait atau reses, yang akan menggarap kegiatan, karena itu perencaaan yang sudah dirasakan masyarakat cukup lama,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Oded merespons sejumlah perbaikan yang dibutuhkan oleh program Kotaku. Ia akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan program.

“Karena memang harus ada sinergitas antara program Kotaku yang dipegang Pak Dede sebagai perwakilan dari pusat, dengan program-program SKPD yang ada irisan dalam pembangunan kewilayahan. Karena Kotaku merupakan program untuk mengurangi tingkat kumuh di kewilayahan,” kata Oded.

Meskipun SK wali kota telah menentukan wilayah sesuai kajian yang diprioritaskan dan muncul jumlah kelurahan yang membutuhkan, integrasi antara program Kotaku dengan program APBD Kota Bandung seperti PIPPK dirasa penting.

“Ini perlu disinergiskan agar tidak ada terjadi overlap. Makanya perlu rapat koordinasi,” ujar Oded, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bandung itu.

Di sisi Pemkot Bandung, kata Oded, program itu juga membantu mempercepat bantuan kepada warga miskin. Maka, ia pun bertekad memenuhi target lokasi kumuh hilang pada 2019.

“Sesuai arahan ekspektasi pemerintah pusat, kita harus optimistis tercapai. Sebagai bentuk optimisme, kita harus barengi dengan semangat. Karena terhalang kampanye, maka kita merespons sekarang secara cepat,” tutur Oded.